jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP Forum Honorer Non-K2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Kusmana memuji kebijakan Presiden Jokowi dan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi yang meliburkan aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk mencegah penularan Covid-19.
Diketahui, salah satu poin permintaan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah adalah agar membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa.
BACA JUGA: Penambahan Positif Covid-19 di Malaysia Mengejutkan, Mayoritas dari Jemaah Tablig
"Kami mengapresiasi langkah cepat dan tepat Bu Unifah yang mengusulkan kepada pemerintah untuk meliburkan aktivitas KBM demi keselamatan 52 juta siswa di seluruh Indonesia. Bapak presiden pun sudah mengumumkan demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia," kata Kusmana kepada JPNN.com, Senin (16/3).
Mengenai tindak lanjut hasil RDPU di Komisi X DPR RI pada 28 Januari 2020, Kusmana mengungkapkan, ada kesepakatan akan mengagendakan rapat gabungan bersama Komisi II DPR RI, Komisi XI DPR RI dan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Keuangan.
BACA JUGA: PNS Kerja di Rumah, Honorer K2 Tenaga Teknis Tetap di Lapangan
"Kami menunggu tindak lanjutnya, semoga cepat terealisasi. Yang kami perjuangkan adalah terbitnya NIP PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap satu dan dibukanya kembali rekrutmen PPPK tahap dua bagi honorer pendidik dan tenaga kependidikan K2 maupun non K2," tuturnya.
Selain itu selama masa tunggu mendapat gaji setara UMR serta kemudahan dalam pengurusan NUPTK (nomor unik pendidik tenaga kependidikan).
BACA JUGA: PNS Kerja di Rumah, Honorer K2 Bagaimana?
"Sambil menunggu semua normal imbas virus Corona, kami berharap hasil RDPU kemarin (28/1) bisa disampaikan pengurus DPD Forum Honorer Non-Kategori 2 PGHRI kepada PGRI dan Pemda masing-masing agar diperjuangkan bersama-sama," terangnya.
Dia juga berharap, Presiden Jokowi bisa menerima delegasi DPP Forum Honorer Non Kategori 2 PGHRI bersama PGRI untuk menyampaikan masalah guru honorer dan tenaga kependidikan.
Sebab, dengan makin banyaknya jumlah guru honorer dan tenaga kependidikan nonkategori, akan jadi bom waktu yang dahsyat.
"Jumlah honorer nonkategori sangat banyak dan terus bertambah. Ini harus ada langkah-langkah penanganan. Kalau tidak bisa jadi bom waktu dan menyulitkan pemerintah nanti," ucapnya.
Untuk itu perlu ada regulasi rekrutmen PPPK bagi honorer nonkategori sebagai solusi sesuai amanat PP Manajemen PPPK. Ini untuk mengendalikan permintaan honorer nonkategori diangkat PNS tanpa tes. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad