jpnn.com - JAKARTA - Kouta kelulusan honorer kategori dua (K2) yang ditetapkan pemerintah secara nasional sebesar 30 persen dinilai masih kurang. Itu pula sebabnya seluruh honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak pemerintah agar menambah kuota penerimaan CPNS dari jalur honorer.
Ketua Dewan Pembina FHI Pusat, Hasbi menyatakan, melihat kebutuhan di daerah-daerah terpencil dan pedesaan, penambahan itu diperlukan untuk memberi ruang kepada tenaga honorer teknis yang kuotanya hanya 10 persen. Langkah itu dinilai lebih baik daripada pemerintah merekrut CPNS dari jalur umum.
BACA JUGA: Hanya 5 Peserta Konvensi Punya Dukungan Signifikan
"Pemerintah hendaknya lebih melihat realitas di lapangan daripada sekadar berkutat dengan angka-angka, dengan dalih keterbatasan anggaran APBN. Tetapi di sisih lain masih tetap menerima CPNS umum," kata Hasbi dalam siaran persnya, Minggu (9/2).
Ditambahkannya, pemerintah mestinya mempunyai kemauan politik untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer secara bertahap dengan mengikuti dan menyesuaikan rasionalisasi pensiun PNS secara nasional. FHI pun berharap pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berani dan mau mengambil kebijakan populis untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai bentuk penghargaan kepada para honorer.
BACA JUGA: Honorer Minta Jalur PPPK Tanpa Seleksi
"FHI berharap pemerintah lebih melihat sisi kemanusia dan keadilan dalam penyelesaian tenaga honorer secara nasional, bukan dengan alasan kompetensi dan anggaran semata," tandas Hasbi.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Diusung Capres, SDA Minta Kader PPP Pede Menangkan Pileg
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY: Tiada Hari tanpa Kritik dan Kecaman
Redaktur : Tim Redaksi