jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pembina Pusat Forum Hononer Indonesia (FHI) Hasbi menilai, perjuangan tenaga honorer di Indonesia selama bertahun-tahun sudah maksimal. Saat ini yang ditunggu honorer baik K2 maupun nonkategori adalah sikap politik pemerintah dan DPR RI. Mau tidak mengangkat honorer menjadi PNS.
"Kami sudah lebih dari cukup melakukan berbagai aksi, audiensi dan lobi pada pengambil dan penentu kebijakan. Kurang lebih ratusan kali aksi demonstrasi dan audiensi kami lakukan. Baik itu di istana presiden, Kementerian terkait dan DPR RI sepanjang pemerintahan SBY dan Jokow-JK tetapi sampai hari ini pemerintah belum menuntaskan permasalahan tenaga honorer secara nasional," beber Hasbi kepada JPNN, Minggu (9/6).
BACA JUGA: Ketua DPR: Antisipasi Dampak Perang Dagang AS - Tiongkok
Pada era pemerintahan SBY, lanjutnya, permasalahan tenaga honorer cukup lumayan baik penyelesaiannya. Dari jumlah kurang lebih 600 ribu tenaga honorer di Indonesia yang terdata pada 2010, kurang lebih 200 ribu tenaga honorer diangkat menjadi PNS melalui PP 56/2012. Sedangkan sisanya belum diangkat menjadi PNS karena masa berlakunya PP 56 berakhir sejalan berakhirnya pemerintahan SBY.
"Di era pemerintahan Jokowi-JK kami mempunyai harapan pemerintah meneruskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer yang tersisa yang belum terakomodir dalam PP 56 untuk diangkat menjadi PNS. Tampaknya harapan dan penantian tenaga honorer tak kunjung tiba," ucapnya.
BACA JUGA: Tidak Ada Payung Hukum untuk Angkat Honorer K2 35 Tahun Plus Jadi PNS
BACA JUGA: Tidak Ada Payung Hukum untuk Angkat Honorer K2 35 Tahun Plus Jadi PNS
Hal ini, lanjutnya, terhambat dengan adanya moratorium CPNS di era pemerintahan Jokowi dan diberlakukannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta turunan PP PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hal ini semakin menjauhkan harapan tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS.
BACA JUGA: Rekrutmen CPNS 2019, Berharap Ada Formasi Khusus Honorer K2
Kini hampir lima tahun masa kepemimpinan Jokowi, akankah ada solusi, kebijakan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional tersebut ditengah penantian panjang tenaga honorer. FHI berharap siapapun yang terpilih menjadi presiden RI, memohon sekaligus meminta dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
"Rasanya sungguh naif bangsa dan negeri ini begitu kaya dengan SDA dan pembangunan infrastruktur begitu bombastis dilaksanakan pemerintah menghabiskan trilyunan rupiah. Sementara di sisi lain negara mempekerjakan warga negaranya selama bertahun-tahun dengan upah yang jauh di bawah standar UMR," ujarnya.
Hal ini tentu tidak manusiawi, di tengah tingginya biaya hidup rakyat dan melambunnya harga barang. Di sisi lain hanya beberapa daerah yang mampu memberikan upah yang layak setara UMR.
Hasbi menambahkan, kini tinggal menunggu kemauan politik pemerintah dan DPR RI untuk membuat serta mengambil kebijakan strategis untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Sehingga ke depan pemeritah tidak berkutat lagi pada permasalahan tenaga honorer. Namun bisa fokus pada peningkatan SDM.
FHI yakin pemerintah bisa menyelesaikan hal tersebut dalam sebuah skenario dan formulasi kebijakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Jika ada kemauan pemeritah dan DPR RI untuk meramu solusi kebijakan. Tentu dengan sebuah konsep yang lebih manusiawi dan berkeadilan mengingat pengabdian dan loyalitas tenaga honorer bertahun-tahun pada negara.
"Sepatutnya negara melalui pemerintah memberikan penghargaan dan perhatian sebagai wujud hadirnya negara ( nawacita) bisa dirasakan oleh tenaga honorer yang sudah mendedikasikan diri dalam pengabdiannya di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Pendukung Prabowo - Sandi Pengin Ikut Tes PPPK
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad