jpnn.com, JAMBI - Persoalan Suku Anak Dalam (SAD) cukup akut dan harus diselesaikan secara bertahap, mulai program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari seluruh komponen di dalam Forum Kemitraan Pembangunan Sosial SAD yang telah dibentuk sejak 2018.
BACA JUGA: Dirangkul Nadiem, Tiga Mahasiswa Suku Anak Dalam Makin Semangat Kuliah
"Semua komponen itu adalah pihak pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten beserta masyarakat, NGO, dan perusahaan," kata Budi Setiawan, juru bicara Forum Kemitraan SAD dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10).
Ketua Yayasan Prakarsa Madani (YPM) ini mengatakan bahwa masalah ekonomi SAD tidak ada yang menyentuh.
BACA JUGA: Pemprov Jambi Dukung Penuh Forum Kemitraan Suku Anak Dalam
"Sementara mereka lapar, lokasi berburu sudah tak ada dan ruang hidup makin sempit," kata Budi Setiawan.
Budi menuturkan bahwa kesejahteraan itu harus ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek itu dari sektor ekonomi sementara jangka panjang itu pendidikan.
BACA JUGA: Penyerahan Bansos untuk Suku Anak Dalam Butuh Proses dan Waktu serta Padan dengan NIK
"Saat ini Forum SAD terus bergerak setiap enam bulan," tuturnya.
Budi turut menyesalkan terkait stakeholder yang tidak bergerak walaupun telah berkomitmen.
Menurutnya baru Pemkab Sarolangun dan Merangin yang memiliki program terkait pemberdayaan SAD.
Sementara dua kabupaten lainnya seperti Tebo dan Batanghari, dinilai Budi, belum ada program yang nyata.
"Bupati Batanghari Fadil sudah kami komunikasikan. Dia mau menyiapkan ruang, sekarang dia lagi bikin RPJP untuk dipresentasikan, konsepnya agroforest juga tetapi saya masih pesimis soal itu," katanya. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh