FPDIP Pesimis Soal Rencana Larangan Penggunaan BBM Bersubsidi

JAKARTA - Rencana pemerintah melarang mobil pribadi di wilayah Jabodetabek menggunakan BBM bersubsidi mulai mengundang protes. Rencana yang kemungkinan akan diterapkan dua pekan lagi itu dianggap hanya mencari gampangnya saja tanpa melihat dampak seriusnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi Energi DPR, Bambang Wuryanto mengungkapkan, wacana pembatasan BBM sebenarnya bukan hal baru. Hanya saja Bambang pesimis rencana itu bisa direalisaikan. "Wacana pengendalian sudah dari tahun ke tahun tapi sulit direalisasikan," katanya di gedung DPR RI, Selasa (2/4).

Mengutip data Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas tentang perkiraan kebutuhan BBM dalam APBN 2013, Bambang menyebutkan bahwa akan ada lonjakan BBM dari 46,7 juta kilo liter menjadi 53 juta kilo liter. Karenanya jika solusi yang ditawarkan adalah pembatasan bagi mobil pribadi di wilayah Jabodetabek, maka jelas pemerintah memilih solusi jangka pendek.

Bambang justru curiga rencana pembatasan itu lebih karena muatan politis. "Sekarang ini disebut tahun politik, jadi kami menduga kental politik praktisnya. Nantinya bisa disusun kebijakan populis seperti BLT (Bantuan Tunai Langsung, red) yang di tahun politik bisa dimanfaatkan untuk menaikkan popularitas pemerintahan saat ini," katanya.

Jika tak setuju dengan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, lantas apa solusi yang disodorkan PDIP? Menurut Bambang, pemerintah bisa mengubah kebiasaan penggunaan minyak ke gas sekaligus mengembangkan infrastruktur gas.

"Mohon pemerintah membuat road map infrastruktur gas se-Indonesia dan bisa dimulai di Jawa Timur. Produksi gas di Jawa Timur berlebihan dan hanya dibakar," kata Bambang.

Rekan Bambang di Fraksi PDIP maupun di Komisi VIII DPR, Daryatmo Mardiyanto menambahkan, selama ini pemarintah terus gembar-gembor soal penghematan BBM. Tapi kenyataannya, justru kebutuhan BBM terus bertambah.

Sayangnya, pemerintah justru melarang mobil dinas menggunakan BBM bersubsidi. "Yang dihemat BBM kok mobil Pemerintah yang dari sisi jarak perjalanan tidak jauh," katanya seraya menambahkan, justru yang perlu dilakukan adalah memperbanyak angkutan umum dengan bahan bakar gas.

Diberitakan sebelumnya, BPH Migas berencana menerapkan larangan mobil plat hitam menggunakan BBM bersubsidi. Untuk sementara, larangan akan diberlakukan di wilayah Jabidetabek. Jika nantinya berhasil, kebijakan itu akan diterapkan di daerah-daerah lainya di Indonesia.(ara/jpnn)