BITUNG - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bitung Drs Jeffry Sondakh membenarkan adanya penolakan kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Menurutnya, 2009 silam FPI pernah datang mendaftar, tapi ditolak Ormas adat di Bitung.
"Atas dasar penolakan secara tertulis itu dan pertimbangan adat lokal maka FPI tidak mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)," kata Jeffry seperti yang dilansir Manado Post (Jawa Pos Group), Sabtu (8/6).
Sondakh mengatakan hingga saat ini FPI tidak terdaftar resmi. Makanya, segala aktivitas atas nama organisasi ini dinilai illegal. Namun menurutnya, hingga saat ini belum ada aksi terang-terangan yang membawa identitas organisasi di Bitung. "Belum ada gerakan yang membawa nama FPI secara terbuka," katanya.
Menurut Sondakh, kalau pun ada itu gerakan bawah tanah dan diam-diam. Tidak terang-terangan mengaku FPI. Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, dan Kesbangpol Frans Misa Tunggari mengatakan, ada 104 Ormas yang terdata di Bitung. "Salah satu pertimbangan adalah unsur keamanan dan penolakan masyarakat lokal," ujarnya.
Sementara itu, Ketua BCW Jacky Ticoalu mengatakan, Bitung adalah daerah yang sangat menjunjung tinggi pluralitas dan toleransi beragama. Dan terbukti di Bitung kerukunan beragama sangat kental dan kuat. Makanya, jangan dengan organisasi yang punya rekam jejak buruk seperti ini menjadi pemicu dan sumber konflik hadir di Bitung.
"Untuk itu sudah tepat semua organsiasi adat dan pemuda menentang. Karena ini bukti sebagai perlawanan kepada tindakan anarkis dan semena-mena," pungkasnya. (jpnn)
"Atas dasar penolakan secara tertulis itu dan pertimbangan adat lokal maka FPI tidak mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)," kata Jeffry seperti yang dilansir Manado Post (Jawa Pos Group), Sabtu (8/6).
Sondakh mengatakan hingga saat ini FPI tidak terdaftar resmi. Makanya, segala aktivitas atas nama organisasi ini dinilai illegal. Namun menurutnya, hingga saat ini belum ada aksi terang-terangan yang membawa identitas organisasi di Bitung. "Belum ada gerakan yang membawa nama FPI secara terbuka," katanya.
Menurut Sondakh, kalau pun ada itu gerakan bawah tanah dan diam-diam. Tidak terang-terangan mengaku FPI. Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, dan Kesbangpol Frans Misa Tunggari mengatakan, ada 104 Ormas yang terdata di Bitung. "Salah satu pertimbangan adalah unsur keamanan dan penolakan masyarakat lokal," ujarnya.
Sementara itu, Ketua BCW Jacky Ticoalu mengatakan, Bitung adalah daerah yang sangat menjunjung tinggi pluralitas dan toleransi beragama. Dan terbukti di Bitung kerukunan beragama sangat kental dan kuat. Makanya, jangan dengan organisasi yang punya rekam jejak buruk seperti ini menjadi pemicu dan sumber konflik hadir di Bitung.
"Untuk itu sudah tepat semua organsiasi adat dan pemuda menentang. Karena ini bukti sebagai perlawanan kepada tindakan anarkis dan semena-mena," pungkasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Ikut Kawal Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi