JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) terus melanjutkan roadshow meski tuntutan pembubaran ormas pimpinan Habib Rizieq itu kian marak. Bahkan kemarin (15/2), rombongan FPI mendatangi gedung parlemen untuk mengadukan nasib mereka. Secara khusus, mereka diterima Komisi III yang membidangi hukum dan HAM.
Kepada pimpinan dan anggota Komisi III, mereka menegaskan kalau penolakan terhadap kehadiran FPI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bukan dilakukan oleh masyarakat Dayak. Dari aksi itulah kemudian tuntutan pembubaran FPI makin meluas hingga sekarang.
"Itu yang menolak preman, bukan Dayak," ujar Ketua Bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama FPI Al Habib Muhsin Ahmad Alatas, saat audiensi, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).
Menurut dia, masyarakat Palangkaraya justru yang meminta agar FPI menggelar acara deklarasi di sana. Dia lantas mengakui, pada awalnya, delegasi FPI ke Palangkaraya, pada 11 Februari 2012, lalu adalah untuk mendatangi deklarasi cabang setempat. Sekaligus mendatangi peringatan maulid Nabi Muhammad.
Namun karena ada penentangan, organisasinya akhirnya memutuskan membatalkan acara deklarasi tersebut. "Sudah ada kesepakatan tidak ada pelantika, tapi mauled nabi boleh. Tapi itu pun kami tidak bisa mengadakan karena dicegat massa memakai mandau dan tombak," ujar Habib Muhsin.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengatakan, akan mempelajari kasus tersebut terlebih dulu. Komisi III akan lebih dulu berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah Kalteng untuk mengusut masalah tersebut. "Akan kami lihat bagaimana dokumen-dokumennya, kok bisa begini" ujar Azis.
Rencananya, lanjut Azis, komisinya akan terlebih dulu melakukan rapat pleno terlebih dulu untuk membahas persoalan tersebut minggu depan. "Setelah itu, baru kami akan tentukan langkah ke depan," pungkas politisi Partai Golkar tersebut. (fal/dyn/rdl/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Merasa Terima, Wayan Koster Tantang KPK
Redaktur : Tim Redaksi