jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR, Jazilul Fawaid mengatakan penggunaan hak interpelasi DPR terkait kenaikkan harga BBM hanya akan menambah masalah baru di internal DPR dan mengganggu Pemerintahan Jokowi.
"Penggunaan hak interpelasi DPR itu berlebihan dan justru bisa menambah masalah baru dan targetnya jelas mengganggu Pemerintahan Jokowi," kata Jazilul Fawaid, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (25/11).
BACA JUGA: Fadli Zon Minta Mendagri Klarifikasi Ulang Kasus e-KTP
Oleh karena itu, FPKB menghimbau para pengusul untuk berpikir ulang demi kebersamaan dan menghindari konflik berkepanjangan.
“Bagi FPKB, penjelasan Presiden Jokowi saat mengumumkan pencabutan subsidi BBM sudah dipahami substansinya," ujar dia.
BACA JUGA: Jokowi Akui Imbau Menteri Tolak Panggilan DPR
Jazilul Fawaid mengajak seluruh anggota DPR mengawal aliran dana pengalihan subsidi BBM itu sebab itu ditunggu rakyat saat ini.
"Rakyat sesungguhnya menunggu realisasi pengalihan alokasi dana subsidi itu agar segera sampai pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini harus dikawal secara bersama,” pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Selamat Hari Guru jadi Trending Topic Indonesia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Tertarik Dalami Polemik e-KTP
Redaktur : Tim Redaksi