JAKARTA - Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta telah menginstruksikan anggotanya untuk menarik usulan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sekretaris Fraksi PPP DPRD DKI, Abdul Aziz, menyatakan bahwa masyarakat ibu kota sangat butuh KJS.
"Kami menginstruksikan untuk semua anggota dan kader PPP mencabut dan menarik interpelasi," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD DKI Abdul Aziz di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (27/5). FPPP menginstruksikan kadernya di DPRD DKI menarik usulan interpelasi melalui surat nomor 92/F-PPP/DPRD/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013.
Lebih lanjut Aziz menambahkan, pertimbangan lain penarikan usulan interpelasi adalah untuk memelihara iklim politik dan kehidupan berdemokrasi di DKI Jakarta. "Yang telah menandatangani usulan hak interpelasi, menyatakan menarik usulan dan meminta kepada pimpinan FPPP DPRD DKI untuk menyampaikan sikap ini kepada pihak yang berkepentingan dan untuk tetap berjalan dengan baiknya," papar Aziz.
Ditambahkannya, FPPP justru mendukung program KJS dan membantah telah menggulirkan interpelasi. Fraksi PPP bahkan akan membuat tim khusus untuk mengawal program KJS agar berjalan baik.
"Bersama DPW PPP akan lebih meningkatkan pendidikan demokrasi dan politik pada masyarakat Jakarta. Sehingga kehidupan politik dan demokrasi di DKI akan menjadi lebih baik," imbuhnya.
Tidak hanya dari fraksi PPP, sejumlah anggota DPRD lain juga mengurungkan niat menggulirkan hak interpelasi. Mereka berasal dari fraksi Golkar, Partai Demokrat, Hanura Damai Sejahtera, dan PAN-PKB. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengguna KRL Commuter Line Keluhkan Tiket Elektronik
Redaktur : Tim Redaksi