Fraksi Partai demokrat termasuk yang paling banyak melontarkan kritik terhadap program pemerintahan Jokowi-Ahok. Hampir semua program andalan Jokowi mendapat kritik dari fraksi dengan anggota terbanyak di DPRD itu.
Salah satunya terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Fraksi Partai Demokrat menilai kebijakan memberikan bantuan langsung kepada siswa harus dikaji kembali. Alasannya, KJP rawan untuk diselewengkan.
"Mengingat kondisi perilaku siswa maupun masyarakat perlu diperhatikan," ujar anggota Komisi A DPRD DKI, Johny Wenas membacakan pandangan umum fraksinya dalam sidang paripurna di gedung DPRD DKI, Jumat (21/12).
Fraksi Partai Demokrat juga menilai perlunya perda baru sebagai payung hukum program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Pasalnya, payung hukum yang digunakan saat ini bertentangan dengan perda yang berlaku.
Perda nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah mengatur bahwa pembebasan biaya kesehatan hanya diberikan kepada penduduk miskin dan rentan. Sedangkan Pergub nomor 187 tahun 2012 yang menjadi dasar hukum KJS menyebutkan, pembebasan pelayanan kesehatan berlaku untuk semua warga DKI Jakarta.
"Karena itu Fraksi Partai Demokrat mengusulkan untuk segera mengajukan perubahan perda tentang sistem kesehatan daerah," ujar Johny.
Johny memaparkan, fraksinya menilai Pergub 187/2012 mengakibatkan jumlah penerima jaminan kesehatan melonjak drastis. Sehingga, Pemprov DKI kesulitan untuk melunasi biaya jaminan kesehatan dan terpaksa berhutang sebesar Rp355 milliar kepada pihak rumah sakit.
"Mengingat tahun anggaran 2013 direncanakan akan membiayai Rp4,7 juta jiwa maka perlu dibuat kajian mendalam agar tidak mengorbankan pembangunan di sektor lainnya," pungkas Johny. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penghapusan Premium di Jakarta Ada Syaratnya
Redaktur : Tim Redaksi