jpnn.com, BOGOR - Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor, yang terdiri dari F-PKS, F-Golkar, F-Gerindra, F-PDIP, F-PAN, serta F-Aswaja, menyampaikan pandangan umum (PU) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, dan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Mereka mengemukakan beberapa usulan, terutama mengenai optimalisasi pendapatan daerah guna mencegah potensi defisit anggaran.
BACA JUGA: DPRD Kota Bogor Sahkan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Juru bicara fraksi, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah menyarankan agar Pemerintah Kota Bogor meningkatkan pendapatan dari pajak restoran, hotel, dan hiburan. Dia menilai hal ini dapat menjadi langkah tepat untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.
"Langkah ini adalah cara baik untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pusat,” jelas Zakiyah, dalam keterangannya, Kamis (17/10).
BACA JUGA: DPRD Kota Bogor Bentuk 3 Pansus untuk Bahas Raperda dan Revisi Tata Tertib
Selain itu, Zakiyah juga menyoroti penurunan belanja sosial dan hibah sebesar 35,29 persen dalam RAPBD 2025. Dia meminta agar Pemerintah Kota Bogor mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut, terutama dalam upaya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Terkait sektor pendidikan, Zakiyah menekankan bahwa anggaran yang dialokasikan masih di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
BACA JUGA: Program Bogorku Bersih Dorong Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan
Dengan anggaran pendidikan hanya mencapai 19,859 persen dari total APBD 2025, Zakiyah menilai hal ini bertentangan dengan kebijakan Mandatory Spending yang mensyaratkan alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan.
Juru bicara F-NasDem Tri Riyanto Andhika Putra, turut menyampaikan pandangan terkait dua Raperda, yakni Raperda Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKLP) serta Raperda P4GN.
Menurutnya, Raperda PPKLP masih kurang tegas dalam menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan, dan kurangnya pengawasan dari lembaga independen memperlemah efektivitas pelaksanaannya.
Subhan, juru bicara Fraksi Demokrat-PSI, menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan Pemerintah Kota Bogor, terutama terkait kebijakan makan siang gratis bagi pelajar.
Dia juga menekankan agar RAPBD 2025 lebih memprioritaskan peningkatan pendapatan daerah, yang dinilai belum optimal untuk kebutuhan anggaran darurat.
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, dalam tanggapannya, menyampaikan bahwa defisit pada APBD 2025 akan diimbangi dengan pembiayaan daerah sehingga SILPA bernilai nol.
Dia juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebenarnya telah mencapai 22,31 persen, jika memperhitungkan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menutup penyampaiannya, Hery menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, serta penataan transportasi dan utilitas perkotaan. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh