jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di DPR menyatakan penolakannya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2017, dalam sidang paripurna dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/7).
"Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak dan tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 menjadi Undang-Undang," ucap Juru Bicara Fraksi Gerindra Heri Gunawan.
BACA JUGA: Tak Heran Ada Upaya Jauhkan Jokowi dari PDIP, Ini Sebabnya
Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah catatan, antara lain ekonomi Indonesia selama tahun 2017 tercatat tumbuh sebesar 5,07 persen, di bawah target APBN 2017 sebesar 5,2 persen.
Hal itu dinilai tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Padahal pemerintah telah diberi kesempatan untuk membelanjakan anggaran pembangunan hingga Rp. 2.133‚29 triliun, sesuai postur belanja pada APBN-P TA 2017.
BACA JUGA: Gerindra Ngotot Bentuk Pansus LRT, Begini Reaksi PDIP
"Dengan semakin besarnya anggaran pembangunan tersebut, seharusnya tidak hanya konsumsi dan investasi saja yang dapat tumbuh positif tetapi keseluruhan perekonomian nasional dapat tumbuh positif dan berkualitas," kata Heri membacakan sikap fraksinya.
Hal lain yang disoroti adalah ratio realisasi belanja APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun mengalami kontraksi.
BACA JUGA: Siapa pun Capres Gerindra, PKS Minta Jatah Cawapresnya
Pada 2014 ratio realisasi belanja sebesar 16,7 dan TA 2017 ratio realisasi belanja turun menjadi 14,7 persen atau mengalami kontraksi sebesar 2 persen dari PDB.
Kondisi ke depan menurut Gerindra, akan memprihatinkan, karena diprediksi ratio realisasi belanja APBN 2018 terhadap PDB akan turun menjadi 14,12 persen dan di 2019 merosot lagi ke angka 13,7 persen.
kinerja pemerintah dalam realisasi belanja APBN selama lima tahun mengalami kontraksi sebesar 3 persen dari PDB.
Realisasi penerimaan perpajakan pada APBN TA 2017 sebesar Rp.1.343,5 triliun atau 9,9 persen dari PDB juga dikritisi.
Tax ratio sebesar 9,9 persen adalah yang terendah dalam 10 tahun, sekaligus menunjukan kinerja pemerintah dalam memungut pajak sangat buruk.
Heri juga menyampaikan rekomendasi agar pemerintah lebih serius dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN serta seyogyanya lebih realistis dalam mematok asumsi-asumsi dalam perencanaan APBN serta berupaya mendorong postur APBN yang surplus.
Pemerintah harus kerja keras untuk mencapai target Tax Ratio sebesar 16 persen dan target Net Ekspor sebesar 5 persen, sehingga Indonesia tidak tergantung pada pinjaman valuta asing dan investasi asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) denominasi rupiah.
Target tax ratio sebesar 16 persen dan net ekspor sebesar 5 persen, dinilai akan membuat Indonesia lepas dari ketergantungan pinjaman valuta asing dan utang baru.
Serta mengalami surplus transaksi berjalan sehingga membuat cadangan devisa yang kuat, sekaligus membuat ketahanan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing menjadi kuat.
"Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola utang negara. Kita perlu membangun fundamental ekonomi yang kokoh dengan tidak menambah dan bergantung pada utang," tegas Heri.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinggalkan Dikotomi, Gerindra: Polisi-Militer Juga Boleh
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam