Fraksi PAN Mengutuk Keras Aksi Brutal Polisi Israel di Masjidilaqsa

Minggu, 09 Mei 2021 – 20:40 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mengutuk tindakan kekerasan polisi Israel terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa atau Masjidilaqsa, Yerusalem.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan tindakan itu tidak hanya menyisakan luka mendalam bagi warga Palestina, tetapi juga seluruh umat Islam dunia.

BACA JUGA: Polisi Israel Menyerang Warga Palestina, Sukamta: Ada Upaya Sistematis

"Israel jelas-jelas telah menodai bulan suci Ramadan dan menyakiti warga sipil yang tidak bersalah," ucap Saleh dalma keterangannya, Minggu (9/5).

Menurut wakil ketua MKD itu, tindakan polisi Israel bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Dia juga meminta PBB dan seluruh negara yang bernaung di bawahnya mengambil tindakan tegas.

BACA JUGA: Soal Bipang Ambawang, Kapitra: Pemimpin Kita Terlalu Sulit Mengakui Kekeliruan

"Bukankah salah satu fungsi PBB adalah menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia," ujar Saleh.

Ketua DPP PAN itu juga mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tersebut akan berlanjut jika tidak ada sanksi tegas kepada Israel.

BACA JUGA: Novel Baswedan Cs Disarankan Mengundurkan Diri dari KPK

"Kita betul-betul berduka. Kasihan kepada warga Palestina. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Perlawanan mereka sangat tidak berarti. Senjata otomatis hanya dibalas dengan lemparan batu. Ini betul-betul tidak adil," tutur Saleh.

Anggota DPR RI Dapil II Sumut itu itu menilai Israel seakan dapat mendikte semua negara sehingga mereka dianggap tidak bersalah.

Saleh juga mengaku sempat melihat rekaman seorang wanita yang meminta masyarakat dunia membuka mata terhadap kekerasan yang dialami warga Palestina.

Untuk itu Fraksi PAN DPR mendesak pemerintah melakukan upaya-upaya diplomatik agar warga Palestina bisa dilindungi. Termasuk membangun komunikasi dengan negara-negara lain di PBB.

"Tidak cukup hanya mengutuk. Harus ada sanksi tegas. Jalur diplomasi dan komunikasi dengan berbagai negara perlu dilakukan. Paling tidak di PBB Indonesia harus menyampaikan sikap tegas," pungkas Saleh. (mcr8/jpnn)


Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler