jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Said Abdullah menyebut partainya akan mengedepankan sisi kompetensi ketika memilih Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.
"Fraksi PDI Perjuangan di DPR akan menggunakan kewenangannya untuk memilih calon Pimpinan dan Dewas KPK secara profesional," kata dia kepada awak media, Selasa (12/11).
BACA JUGA: Forum Mahasiswa Peduli Hukum Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK Atas Dugaan Pelanggaran Etik
Said bahkan menyebut Fraksi PDIP melibatkan aktivis hingga akademisi dalam melihat rekam jejak calon pimpinan dan dewas dari lembaga antirasuah sebelum menjatuhkan pilihan.
"Kami akan melibatkan kalangan aktivis dan masyarakat sipil yang selama ini memiliki atensi, dan melihat rekam jejak para Pimpinan dan Dewas KPK. Kami akan libatkan mereka," kata Ketua Banggar DPR RI itu.
BACA JUGA: 20 Capim & 20 Calon Dewas KPK Lulus Tes Asesmen, Ini Nama-namanya
Said mengatakan Fraksi PDIP ingin kandidat terbaik bisa menjabat Pimpinan dan Dewas KPK sehingga perlu melibatkan aktivis dan akademisi demi melihat rekam jejak.
“Kami akan membuka pintu selebar lebarnya bagi masyarakat luas, akademisi, para pegiat anti korupsi untuk memberikan masukan dan data yang penting, agar kami di DPR, setidaknya Fraksi PDI Perjuangan DPR dapat memilih calon Pimpinan dan Dewas KPK yang terbaik," ujarnya.
BACA JUGA: Dewas KPK Putuskan Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Karena Cawe-cawe soal Mutasi ASN
Dia mengatakan tugas Pimpinan dan Dewas KPK bakal berat ke depannya. Sebab, lembaga yang berkantor pusat di Jakarta Selatan itu mengalami penurunan tingkat kepercayaan dari masyarakat.
Kemudian, kata Said, tugas berat pejabat di KPK ialah memperkuat sistem hukum dengan mempengaruhi Presiden RI dan parlemen untuk memperkokoh kerja legislasi.
Selanjutnya, ujar Said, Pimpinan dan Dewas KPK punya pekerjaan memberantas korupsi sektor sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
Berikutnya, lanjut dia, Pimpinan dan Dewas KPK harus mampu menggerakan lembaga sebagai pelopor kepatuhan,m membangun budaya antikorupsi.
"Pada akhirnya, percayalah bahwa DPR dalam hal ini Komisi III akan memilih yang terbaik lewat mekanisme yang ditentukan dengan semangat musyawarah," kata Said. (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan