jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan memang sudah seharusnya rencana kunjungan Utusan Khusus Amerika Serikat Jessica Stern terkait hak LGBTQI+ dibatalkan.
Fraksi PKS DPR juga meminta negara mana pun untuk menghormati dasar negara dan konstitusi Indonesia yang tidak memberi ruang bagi praktik LGBTQI+ dan segala bentuk kampanyenya.
BACA JUGA: DPR: Pendorong LBGT adalah Iblis!
Bagi Indonesia, kata Jazuli Juwaini, LGBTQI+ bukan persolan hak asasi manusia, tetapi penyimpangan moral yang merusak generasi dan tatanan kehidupan yang beradab.
Jazuli mengatakan Indonesia adalah negara berdasar Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
BACA JUGA: Sambangi Fraksi PKS DPR, Forkopi: RUU P2SK Mencederai Jati Diri Koperasi di Indonesia
Menurutnya, kebebasan dan hak asasi tidak berarti bebas tanpa batas sehingga jadi kebablasan.
Namun, lanjut dia, diatur dan dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang yang merujuk pada nilai-nilai agama dan budaya yang diyakini bangsa Indonesia.
BACA JUGA: PKS Minta Pemerintah Revisi Tata Kelola Nikel
"Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktik LGBTQI+. Pun kearifan budaya bangsa Indonesia jelas menolak perilaku menyimpang tersebut. Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab," kata Jazuli dalam siaran persnya, Jumat (2/12).
Anggota DPR Dapil Banten ini mengapresiasi sikap kritis masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, seperti MUI, Muhammadiyah, dan lain-lain, yang menolak utusan khusus AS tersebut sebagai bagian dari penjagaan terhadap nilai identitas dan karakter bangsa Indonesia yang religius dan beradab.
Anggota Komisi I DPR ini berharap ke depan Pemerintah RI lebih proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi maupun kampanye dari negara lain terkait LGBTQI+.
“Kita perlu menunjukkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia di hadapan negara-negara lain terkait isu ini sehingga bukan saja kita menunjukkan penjagaan terhadap karakter dan identitas bangsa, lebih dari itu Indonesia bisa berkontribusi untuk 'melawan' kampanye LGBTQI+ yang marak di dunia,” paparnya.
"Kita tidak ikut campur atas sikap bangsa lain terhadap isu ini dan tetap menjalin persahabatan dengan negara mana pun dalam berbagai aspek positif. Sebaliknya, negara lain juga harus menghormati sikap Indonesia yang jelas dan tegas--by law and constitution--menolak praktik LGBTQI+," pungkas Jazuli Juwaini. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi