jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pasal di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) mendapatkan penolakan keras dari asosiasi koperasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (FORKOPI).
Forkopi menolak disahkannya RUU P2SK karena dapat mematikan jati diri bahkan keberadaan koperasi di Indonesia.
BACA JUGA: Gelar Silatda, BPIP Menguatkan Peran Forkopimda Sumbar dalam Mengaktualisasi Pancasila
Hal ini disampaikan langsung oleh FORKOPI saat penyampaian aspirasi kepada Fraksi Partai PKS di Ruang Rapat Fraksi PKS Gedung Nusantara I Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Kedatangan Forkopi tersebut diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam dan juga anggota DPR RI Komisi XI Dr. Hj. Anis Byarwati dan H Hidayatullah.
BACA JUGA: Kementan-Forkopimda Sanggau Siap Jaga Pangan untuk Masa Depan
Hadir dalam hearing tersebut dalam naungan FORKOPI di antaranya Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI), Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI), dan sebagainya.
Kartiko Ardi Wibowo mengawali penyampaian aspirasi dari Forkopi mengatakan ketentuan dalam RUU P2SK dapat mencederai jati diri koperasi dan mengancam keberadaan koperasi di Indonesia.
BACA JUGA: PBMTI Nilai RUU P2SK Mengancam Keberadaan Koperasi di Indonesia
"Forkopi secara tegas menolak RUU P2SK dan menentang koperasi di bawah pengawasan OJK,” tegas Kartiko.
Janji Perjuangkan Aspirasi
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Anis Byarwati menyampaikan Fraksi PKS menerima aspirasi dari Forkopi dan akan memperjuangkan melalui jalur parlemen.
“Jadi, hari ini kami didatangi oleh Forkopi, yang menaungi banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia dengan keanggotaan lebih dari puluhan juta orang. Aspirasi ini kami terima dengan baik. Kami tangkap dengan baik dan bahkan selaras dengan perjuangan dengan PKS,” ujar Anis Byarwati.
Menurut dia, koperasi ini punya jati diri yang harus betul-betul kita kuatkan sebagai soko guru pereokonomian Indonesia yang mengedepankan keadilan, gotong royong, kerja sama dan menaungi ekonomi kecil dan menanungi masyarakat yang tersentuh oleh perbankan.
Fraksi PKS berkomitmen mendorong agar masukan dan aspirasi dari masyarakat ini bisa dipertimbangkan dalam panja pembahasan RUU PPSK.
"Aspirasi ini akan kami perjuangkan di Panja dan koperasi ini tidak bisa diawasi oleh OJK dan mendorong juga kementerian koperasi untuk menjadi pengayom koperasi. Sebab koperasi berbeda dengan perbankan maupun sektor keuangan lainnya,” pungkas Anis.
Menurut Hj. Anies, keberadaan koperasi sangat vital dikarenakan melibatkan banyak kerja sama yang menaungi ekonomi masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh perbankan.
Fraksi PKS nantinya, menurut Dr. Hj. Anies juga akan membawa aspirasi Forkopi dalam rapat Panja RUU PPSK bersama dengan pemerintah di Komisi XI DPR.
Selain itu, Dr. Hj. Anies juga mengatakan koperasi membutuhkan regulasi tersendiri dibandingkan sektor keuangan lainnya.
Sementara itu, Angkatan Muda Koperasi Indonesia Frans Meroga yang juga merupakan anggota dari Forkopi mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota komisi XI DPR yang bersedia menyambut dengan baik aspirasi dari Forkopi.
Dia juga berterima kasih karena Fraksi PKS mendukung aspirasi dari Forkopi terkait regulasi tentang otoritas dan pengawasan koperasi untuk tidak berada pada pengawasan OJK.
“Untuk peningkatan ekonomi, kami siap diperiksa. Kalau OJK kami tidak setuju dan itu menyalahi jati diri daripada koperasi,” tegas Frans Meroga.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari