jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kerua Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah menghentikan rencana pelatihan kerja yang menjadi syarat di dalam program kartu prakerja. Pasalnya, rencana pelatihan kerja menuai banyak kritik sejak digulirkan.
Sukamta meminta agar pemerintah mendengarkan setiap kritik yang masuk. Seperti kritik soal anggaran sebesar Rp 5,6 Triliun untuk pelatihan kerja.
BACA JUGA: Ini Daftar Kendaraan yang Boleh Melintas Selama PSBB dan Masa Larangan Mudik
"Hentikan segera! Kemudian, bekukan dahulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu kerja," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Jumat (24/4).
Selain itu, ucap Sukamta, pemerintah lebih baik fokus mengurusi pandemi virus COVID-19 ketimbang melaksanakan pelatihan kerja.
BACA JUGA: Polri Jaga 58 Titik Jalur Mudik Cegah Warga Mudik
Saat ini, penambahan kasus baru pasien positif COVID-19 masih tinggi. Hal itu perlu perhatian lebih pemerintah agar jumlahnya kasus baru bisa ditekan.
"Pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa dilakukan setelah pandemi berakhir," jelas anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.
BACA JUGA: PSBB di Kota Bandung Masih Belum Ideal
Lebih lanjut, ujar Sukamta, program prakerja sendiri memiliki banyak persoalan. Misalnya terkait sasaran orang yang menerima program prakerja.
Jika program prakerja menjadi jaring pengaman sosial, semestinya hanya menyasar orang yang kehilangan pekerjaan. Sementara itu, program prakerja saat ini menyasar siapa saja yang usianya di atas 18 tahun dan tidak sedang mengenyam pendidikan.
"Program ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan," kata Sukamta. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan