jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta yang sudah dilantik. Dia pun meminta DPRD segera mengagendakan pembahasan KUA-PPAS dan APBD 2020. Pasalnya, aturan Kemendagri mengharuskan APBD 2020 diketok di akhir November tahun ini.
“Sudah sebulan berlalu begitu saja sejak kami dilantik karena menunggu nama pimpinan definitif. Akibatnya, agenda yang menjadi tanggung jawab DPRD molor terlalu lama, khususnya pembahasan APBD 2020 dan juga pemilihan wagub. Kami ucapkan selamat kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik, tetapi kami juga minta untuk bisa segera mengejar keterlambatan ini,” kata Idris.
BACA JUGA: PSI Siap Pasang Badan untuk Jokowi
Idris menilai keterlambatan satu bulan lebih dalam penyerahan nama-nama calon pimpinan definitif mengakibatkan kinerja dewan terhambat dan tidak efektif. Dia mendorong agar penyusunan alat kelengkapan dewan dapat segera terlaksana di awal bulan ini.
Jika pembahasan AKD kembali molor, maka ruang pembahasan APBD 2020 hanya akan semakin sempit dan mustahil menghasilkan pembahasan yang berkualitas.
BACA JUGA: Kokok Dirgantoro Ikut Konvensi PSI untuk Calon Wali Kota Tangsel 2020
“Saya yakin semua partai ingin APBD yang berkualitas. Tapi, APBD senilai 96T tidak akan maksimal kalau pembahasannya hanya satu bulan saja. Ini sebenarnya sudah sangat mepet sekali. Fraksi PSI sudah berinisiatif mulai menyisir anggaran sejak bulan lalu dengan data yang sudah ada,” tegas Idris.
PSI mengajak seluruh partai untuk fokus membahas APBD 1-2 bulan ke depan ini. Mengingat dari 106 anggota DPRD terdapat 59 anggota baru, Idris berharap para anggota baru, termasuk delapan anggota DPRD PSI, segera mempelajari usulan anggaran dan menguasai proses penganggaran agar bisa langsung membahas secara teliti dan kritis draft usulan dari Gubernur.
BACA JUGA: Politikus PSI: Ada Sejumlah Pasal di RKUHP Berpotensi Memecah Belah Bangsa
“Kalau DPRD yang baru mau menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya, inilah saatnya. Pembahasan APBD 2020 ini ajang pembuktian kualitas para anggota DPRD yang kembali terpilih maupun yang baru terpilih,” kata Idris.
Di kesempatan yang sama anggota DPRD dari PSI Anthony Winza menilai disiplin dan ketepatan waktu di DPRD juga menjadi hal penting yang harus ditingkatkan dan diperhatikan oleh pimpinan dewan. Pasalnya, berkali-kali rapat di DPRD molor hingga 1-2 jam. Anthony menyayangkan kebiasaan tersebut dan menilai rakyat Jakarta dirugikan oleh kurangnya disiplin kerja.
“Sejak dilantik kami sudah dua kali gajian, padahal DPRD secara keseluruhan belum banyak bekerja. Sangat disayangkan jika uang rakyat dihamburkan dengan tiap keterlambatan dalam rapat maupun pengambilan keputusan,” ujar Anthony.
Anthony menghitung bahwa gaji serta tunjangan per bulan setiap anggota DPRD Jakarta mencapai kisaran 100 juta Rupiah. Menurut Anthony, negara menghabiskan Rp 500 juta per hari kerja untuk gaji dan tunjangan 106 anggota DPRD. Kalau dibagi 8 jam kerja, setiap jam di DPRD bernilai Rp 60 juta.
Anthony meminta pembahasan AKD segera dikebut agar seluruh anggota bisa maksimal bekerja di komisi dan badan masing-masing. “Saya minta pembahasan AKD segera dirembukan dan diputuskan, supaya kita bisa langsung kerja. PSI adalah partai kerja, kami mau segera efektif bekerja. Kami yakin teman-teman dari partai lain juga tidak sabar segera bekerja maksimal dan bersumbangsih nyata. DPRD juga harus kejar segera APBD 2020, dengan tetap menjaga kualitas pembahasan. Sudah saatnya baik Pimpinan dan para anggota DPRD kerja total,” tutup Anthony. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil