jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memprotes pemberhentian ribuan guru honorer yang dilakukan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan guru honorer dibutuhkan oleh sekolah untuk memfasilitasi dan melayani proses pembelajaran dan kebutuhan peserta didik dalam penyaluran minat, bakat, dan kemampuan.
BACA JUGA: Komunitas Peduli Pendidikan Dukung Pemecatan Guru Honorer di Jakarta
Keberadaan, pemberdayaan, dan penugasan guru honorer ada yang seizin Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, tetapi penghasilannya berupa honor ditanggung oleh Kemendikbudristek RI menggunakan dana BOS.
Mendikbudristek Nadiem Makarim sendiri menganggarkan dana BOS untuk membayar honor guru honorer murni sebesar 50 persen dari dana BOS yang diterima oleh sekolah.
BACA JUGA: Pemprov Memecat Guru Honorer karena Gagal Memahami UU ASN
“Apabila menteri menerbitkan peraturan menteri memberi jaminan menyediakan dana untuk membayar honor guru honorer, mengapa mereka para guru di-PHK atau cleansing,” ujar Heru dalam keterangan persnya, Kamis (18/7).
Dia menjelaskan bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang menjalankan tugas secara profesional, bekerja di instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat berwenang, dan mendapatkan penghasilan atau digaji oleh pemerintah atau Pemda menggunakan dana APBN atau APBD dan statusnya terus ditingkatkan.
BACA JUGA: Pemutusan Kontrak Guru Honorer, DPRD DKI Jakarta segera Klarifikasi Disdik
Hal itu tercantum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005.
Guru honorer yang berkedudukan kuat adalah guru yang statusnya dapat ditingkatkan karena sudah diangkat oleh pejabat berwenang dan telah digaji secara tetap tiap bulan oleh Pemda menggunakan anggaran APBD.
Sedangkan guru honor murni tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan RI.
“Terkadant diberi SK pembagian tugas oleh kepala sekolah, terkadang tidak, tidak ada ketentuan penggajian, sehingga tidak ada kepastian hukum tentang penggajiannya,” kata dia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebutkan bahwa pihaknya memutus (cleansing) kontrak guru honorer pada 11 Juli 2024.
Pemutusan kontrak dilakukan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait jumlah guru honorer yang tak sesuai dengan Permendikbudristek.
"Terhitung 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta," sebut Budi, Rabu (17/7). (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Kena PHK Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Masih Berpeluang jadi ASN
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi