JAKARTA - Masuknya konten pelajaran berbau porno ke dalam buku teks Bahasa Indonesia untuk SD dan MI kelas 6 di Bogor menuai kecaman dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Sekjen FSGI, Retno Listyarti mengaku baru mengetahui adanya konten bernuansa porno itu dari media massa. Namun buku serupa belum ditemukan beredar di Jakarta.
"Kasus buku semacam ini berulang terjadi dan selalu ditemui pada jenjang SD," kata Retno dihubungi, Kamis (11/7).
Menurutnya, kasus ini kerap terjadi karena di level SD kebanyakan guru tidak memiliki wewenang menentukan buku. Sebab yang berwenang di sekolah itu adalah kepala sekolah. Cilakanya, bukan rahasia lagi bahwa kepsek seringkali juga patuh pada rekomendasi UPTD (unit pelaksana teknis daerah).
"Berulangnya kasus ini menunjukan lemahnya kontrol terhadap buku oleh pemerintah pusat maupun pemda. Kejadian berulang juga disebabkan tak ada upaya menuntaskan. Bahkan penyelesaian selama ini seperti pemadam kebakaran saja," tegasnya.
Hal senada juga dikatakan Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan. Menurutnya kasus ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap buku yang digunakan di sekolah.
Seharusnya, kata Iwan, sekolah selektif melakukan penilaian terhadap buku yang akan digunakan. "Sekolah wajib beserta komite sekolah membentuk tim penilai buku sebelum buktu itu dicetak," pungkasnya.(fat/jpnn)
"Kasus buku semacam ini berulang terjadi dan selalu ditemui pada jenjang SD," kata Retno dihubungi, Kamis (11/7).
Menurutnya, kasus ini kerap terjadi karena di level SD kebanyakan guru tidak memiliki wewenang menentukan buku. Sebab yang berwenang di sekolah itu adalah kepala sekolah. Cilakanya, bukan rahasia lagi bahwa kepsek seringkali juga patuh pada rekomendasi UPTD (unit pelaksana teknis daerah).
"Berulangnya kasus ini menunjukan lemahnya kontrol terhadap buku oleh pemerintah pusat maupun pemda. Kejadian berulang juga disebabkan tak ada upaya menuntaskan. Bahkan penyelesaian selama ini seperti pemadam kebakaran saja," tegasnya.
Hal senada juga dikatakan Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan. Menurutnya kasus ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap buku yang digunakan di sekolah.
Seharusnya, kata Iwan, sekolah selektif melakukan penilaian terhadap buku yang akan digunakan. "Sekolah wajib beserta komite sekolah membentuk tim penilai buku sebelum buktu itu dicetak," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Larang Istri Dirut BUMN Pakai Mobil Negara
Redaktur : Tim Redaksi