jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik program makan siang gratis untuk anak sekolah milik capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan bahwa program makan siang gratis berpotensi mubazir ketika anak menolak memakannya karena beragam alasan.
BACA JUGA: Guru Tolak Penggunaan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis
“Dari hasil kajian Pisa pada Desember 2023), Indonesia tidak termasuk negara yang anak-anaknya mengalami kekurangan makan,” ucap Retno dalam keterangannya, Senin (4/3).
Selain itu, orang tua dinilai lebih paham makanan kesukaan anak dan dapat memasak sendiri sehingga lebih bersih, bergizi, dan sehat.
BACA JUGA: Real Count KPU DPRD: Persentase Suara PSI Nol Koma di 13 Provinsi, Ini Datanya
Menurut dia, program makan siang gratis dengan menu yang disamaratakan pasti sangat sulit diterima anak dengan beragam alasan, seperti tidak suka, alergi makanan tertentu, dan lain-lain.
“Bisa-bisa maksi gratis itu tidak dimakan oleh anak, kemungkinan dibuang dan mubazirlah uang negara,” kata dia.
BACA JUGA: Ada Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang, Gibran: Kami Uji Coba Dulu
Tak hanya itu, FSGI juga menolak wacana program makan siang yang akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Retno bilang bahwa tidak semua sekolah di Indonesia mendapatkan BOS Afirmasi.
BOS Afirmasi selama ini hanya diberikan pada sekolah-sekolah tertentu, misalnya sekolah yang berada di wilayah tertinggal, meskipun tidak berada di daerah tertinggal, memang ada sejumlah sekolah yang mendapatkan BOS Afirmasi, tetapi jumlah yang mendapatkan dana itu hanya sedikit.
Adapun, besaran jumlah BOS biasanya hanya puluhan juta, jarang yang mencapai ratusan juta, mungkin kisaran umumnya hanya kurang lebih Rp 100 juta per tahun.
“Apakah anggaran sebesar itu cukup membiayai makan siang gratis selama satu tahun? Lalu, bagaimana dengan sekolah yang tidak mendapatkan BOS Afirmasi, akan menggunakan anggaran dari mana untuk makan siang gratis di sekolahnya?” tanyanya.
Retno menjelaskan bahwa saat ini dana BOS Reguler masih minim. Jumlah dana BOS yang dikelola sekolah sangat bergantung pada jumlah peserta didiknya. Semakin banyak peserta didik, maka makin besar jumlah bantuan yang diterima lembaga pendidikan.
"Begitupun sebaliknya, makin sedikit jumlah peserta didik, maka makin kecil pula dana yang diterima. Selain itu, dana BOS yang selama ini dikelola sekolah juga masih perlu ditambah,” kata Retno.
Retno memerinci bahwa saat ini dana BOS untuk setiap jenjang pendidikan rata-rata kisarannya adalah sebesar:
1. Jenjang PAUD sebesar Rp 700 ribu per anak per tahun
2. Jenjang SD sebesar Rp 900 ribu per anak per tahun
3. Jenjang SMP sebesar Rp 1,1 juta per anak per tahun
4. Jenjang SMA sebesar Rp 1,5 juta per anak per tahun
5. Jenjang SMK sebesar Rp 1,6 juta per anak per tahun
6. Jenjang SLB sebesar Rp 3,5 juta per anak per tahun
Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar ikut meninjau simulasi makan siang gratis bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis (29/2).
Setelah peninjauan, Zaki mengusulkan agar pendanaan program tersebut dengan menggunakan BOS spesifik atau afirmatif.
Melalui skema tersebut dia mengeklaim pemantauan anggaran akan jelas dan tertib dan bisa langsung dicairkan ke rekening sekolah terkait. (mcr4/jpnn.com)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi