G-20 Akan Putuskan Dana Penanggulangan Krisis

JAKARTA - Pertemuan negara-negara G-20 akan memutuskan jumlah global funds atau dana global yang mesti disediakan dalam menanggulangi krisisPertemuan tingkat kepala negara yang akan digelar 2 April mendatang di London itu juga akan membahas komitmen bank-bank pembangunan dalam menyuntikkan dana.
   
"Untuk Global Funds itu akan di-announce jumlahnya berapa dan instrumennya," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu di Kantor Depkeu, Jakarta, akhir pekan lalu. 
     
Pertemuan itu juga membahas keanggotaan Financial Stability Forum (FSF)

BACA JUGA: CPO Naik Lagi, HPE di Atas USD 500

Sejumlah regulasi juga akan diumumkan, seperti registrasi dan pengawasan bagi hedge fund dan agen pemeringkat"Transaksi derivatif dan transaksi yang off balance sheet, minimal supaya bisa dideteksi," kata Anggito.
     
Bank-bank pembangunan juga akan mereformasi diri

BACA JUGA: Mandala Raih Bronze Award

Perbaikan ini akan menyangkut fleksibilitas limit pinjaman bagi negara, serta utang yang boleh ditarikJuga ada ada fasilitas credit enhancement

BACA JUGA: Pengalaman Kakak Inspirasi Lagu

Fasilitas ini berguna bagi negara-negara yang ingin menerbitkan obligasi global"Ini bisa memperkuat rating negara-negara miskin," kata Anggito
     
Bank-bank pembangunan seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) memiliki rating yang bagusSehingga apabila obligasi suatu negara dijamin penerbitannya oleh bank-bank pembangunan itu, biaya penerbitannya menjadi lebih murah karena bunganya rendah.
     
Anggito mengatakan, bank-bank pembangunan itu juga akan memperbesar kapasitas modalnya"Kalau itu terjadi terjadi bagus sektor keuangan itu di-oversize
sekarangKemudian sektor publik diberikan tambahan (pinjaman)," kata Anggito.
   
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga akan meluncurkan fasilitas baru, yakni FCL (facility credit line) atau dukungan likuiditas jika ada kebutuhan valuta asing untuk negara-negara yang memiliki kebijakan fiskal yang baik dan berhati-hatiFasilitas itu diberikan tanpa syarat kebijakan atau tanpa letter of intent
     
Indonesia memiliki kesempatan mengajukan fasilitas ituNamun menurut Anggito Indonesia belum akan mengambilnya"Itu hanya untuk negara yang punya performance bagus, dilihat dari kebijakan fiskalnya, utangnya, rating-nyaItu upaya untuk mereformasi dan memberikan instrumen yang bisa diterima secara ekonomi dan politik di negara seperti Indonesia, Korea, dan Meksiko yang masih trauma," katanya(sof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelaku Usaha Bisa Gunakan Fasilitas BCSA Mulai April