jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tidak menolerir ancaman dalam bentuk apa pun terkait pelaksanaan G20 yang akan digelar di Indonesia pada 2022 mendatang.
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD TNI dan Polri sudah siap mengantisipasi sejak dini.
BACA JUGA: Hati-hati dengan Klaim Obat Herbal Ampuh Tangkal COVID-19
"TNI dan Polri sudah disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan presidensi (kepemimpinan) G20 pada 2022 dan sudah bertekad tidak memberi toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apa pun yang dapat merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia,” ujar Mahfud MD saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (14/9).
Indonesia disebut akan memimpin penyelenggaraan G20 sekaligus menjadi tuan rumah untuk ratusan pertemuan, termasuk di antaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022.
BACA JUGA: Pemerintah Diingatkan Jangan Sampai Kebobolan Lagi, Akibatnya Fatal
Indonesia dijadwalkan secara resmi memimpin G20 pada Desember 2021 setelah menerima estafet kepemimpinan dari Italia yang menjadi ketua sekaligus tuan rumah G20 tahun ini.
Jelang penyelenggaraan G20, prosedur keamanan untuk seluruh kegiatan dan pengamanan terhadap delegasi G20 telah disiapkan.
BACA JUGA: Brutal, Kelompok ini Kembali Bakar Puskesmas Hingga Sekolah
“Persiapan keamanan merujuk SOP (standar prosedur operasional) dan penegasan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, karena menyangkut keamanan kepala negara dan martabat negara akan kita lakukan serius dan penuh kewaspadaan."
“Di lapangan, pengamanan dilakukan tegas, tetapi tetap ramah,” ucap Mahfud.
Menkopolhukam Mahfud MD tergabung dalam Panitia Nasional G20 sebagai Ketua Hubungan Penyelenggaraan.
Panitia Nasional G20 dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Anggota panitia antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Menkopolhukam menyampaikan pihaknya bertanggung jawab menyiapkan logistik dan kebutuhan infrastruktur.
Di antaranya standar pelayanan acara, protokol kekonsuleran, akomodasi, logistik, transportasi, dan tempat acara pertemuan.
Kebutuhan untuk menyelenggarakan berbagai rangkaian acara Presidensi, termasuk KTT, pertemuan tingkat menteri dan deputi, serta rapat kerja dan pertemuan lainnya telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, kata Mahfud.
“Panitia nasional menyiapkan venue tempat pertemuan yang terdiri dari ruang sidang dengan luas minimal 900 meter persegi dan ruang pendukung seperti dining room, sekretariat, ruang ekshibisi, information center, dan ruang lain-lain,” sebut Menkopolhukam.
Persiapan lain yang dilakukan di bawah koordinasi Menkopolhukam antara lain mencakup persiapan fasilitas kesehatan, protokol kesehatan selama situasi pandemi COVID-19, dan evaluasi situasi pandemi setidaknya dua bulan sebelum acara berlangsung.
“Asesmen COVID-19 di lokasi penyelenggaraan acara akan terjaga dengan acuan dua bulan sebelum acara dari level asesmen situasi pandemi,” terang Mahfud.
Jelang penyelenggaraan G20, Menkopolhukam menargetkan capaian vaksinasi COVID-19 telah di atas 80 persen.
Kemudian, kasus aktif di bawah 50 per 100.000 penduduk, rumah sakit tipe A tersedia, ada alat-alat isotermal molekuler atau PCR.
Ruang isolasi minimal 10 persen dari jumlah delegasi, ruang perawatan minimal 10 persen dari jumlah delegasi, dan ketersediaan ventilator minimal dua persen dari jumlah delegasi yang hadir ke Indonesia.
Dalam jumpa pers yang sama, Panitia Nasional G20 menyampaikan rangkaian acara selama Presidensi Indonesia akan berlangsung kurang lebih selama setahun penuh, yaitu pada awal Desember 2021 sampai akhir November 2022.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang