jpnn.com, JAKARTA - Group of Twenty (G20) EMPOWER Presidensi Indonesia menggelar kegiatan Plenary Meeting dan side event ketiga di Jakarta pada Selasa (26/7).
Dalam kegiatan ini, pemerintah Indonesia melalui tiga kementeriannya memaparkan berbagai program penunjang untuk mendorong kemajuan perempuan mengejar ketertinggalan, mewujudkan pembangunan yang inklusif, setara, adil dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Jelang KTT G20, Presiden Jokowi Berupaya Membuat Terobosan Bagi Perekonomian Dunia
Sebab tak bisa dipungkiri, kaum perempuan yang paling terdampak dalam ketepurukan perekonomian pascapandemi Covid-19.
Terlebih lagi, bila tidak melek digitalisasi teknologi, maka perempuan akan semakin tertinggal baik di dunia kerja maupun dunia usaha.
BACA JUGA: G20 EMPOWER dan Microsoft Kerja Sama Mendorong Talenta Perempuan Indonesia
Kali ini, pemerintah Indonesia melalui tiga kementeriannya, yakni Nadiem Anwar Makariem selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, memaparkan keberpihakannya kepada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam dunia pendidikan serta teknologi digitalisasi.
Menteri Nadiem, di hadapan delegasi G20 melalui sambungan virtualnya mempresentasikan, keamanan atau perlindungan terhadap perempuan sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan pendidikan merdeka.
BACA JUGA: G20 Empower: Empat Menteri Dukung Perempuan Mengembangkan UMKM di Indonesia
"Peran perempuan sangatlah penting dalam acara yang sangat penting ini. Mewujudkan keamanan bagi kebebasan perempuan dalam menyampaikan inspirasi adalah yang utama," ungkap Menteri Nadiem.
Nadiem pun mengungkapkan, kementeriannya sudah memiliki aturan untuk melindungi perempuan dan memerangi pelecehan seksual di tempat pendidikan atau kampus-kampus di Indonesia. Lewat aturan tersebut, Kemendikbud Riset dan Teknologi, memberikan pemulihan dan perlindungan pada korban dan memberikan sanksi kepada pelaku.
"Kami juga selalu membuka pintu berkolaborasi lintas sektor. Melalui Kampus Merdeka kami memberikan akses setinggi dan seluas-luasnya terutama bagi perempuan, untuk menggabungkan dunia usaha dan pendidikan," sambung Menteri Nadiem.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan Indonesia dan dunia sedang menghadapi transformasi digital yang memengaruhi perubahan budaya dan mengharuskan semua pemangku kepentingan terus menantang status quo.
Sementara, dalam konteks sosial ekonomi, transformasi digital menghadirkan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup semua negara.
"Untuk memanfaatkan manfaat ekonomi digital, perempuan perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital untuk memaksimalkan peluang. Teknologi yang muncul memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing," katanya.
Untuk mewujudkan itu, perempuan dan lelaki, ke depannya diharapkan mampu bekerja sama mempromosikan kepemimpinan perempuan di sektor energi terbarukan.
Yakni, dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, khususnya di bidang STEM.
"Lalu, menciptakan tempat kerja yang ramah perempuan, memecahkan langit-langit kaca, serta melanjutkan upaya pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan,"katanya.
Sementara, Rinawati Prihatiningsih selaku Co-Chair G20 EMPOWER 2022 mengatakan Aliansi G20 untuk Pemberdayaan dan Kemajuan Representasi Ekonomi Perempuan atau singkatnya, G20 EMPOWER diluncurkan di 2019 untuk tujuan yang sangat penting.
Yaitu menyatukan para pemimpin senior dari dunia bisnis dan pemerintahan dari 28 negara yang tergabung di G20 dan negara-negara tamu.
"G20 Empower adalah aliansi sektor swasta dan pemerintah untuk memberdayakan dan mewakili kemajuan dan peran perempuan di sektor bisnis, serta berfokus pada advokasi untuk meningkatkan dan memperkuat posisi kepemimpinan perempuan di sektor swasta dan publik. Hal ini juga sejalan dengan Brisbane Goals (2014) hasil dari pertemun KTT pemimpin negara negara G20 di Brisbane tahun 2014," tutur Rina.
Menurutnya, tugas dan tujuan yang diberikan kepada aliansi pemberdayaan makin mendesak, mengingat pandemi Covid-19 yang secara drastis mengekspos dan memperkuat kesenjangan gender yang sudah ada sebelumnya.
Tantangan tersebut juga telah menyebabkan perubahan struktural dalam dunia kerja dan bisnis saat ini dan di masa depan di seluruh sektor.
Hal tersebut membawa dampak lebih berat dan mendalam bagi kaum wanita dan anak perempuan.
"Kami mencoba mengeksplorasi praktik dan kebijakan terbaik yang dapat dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah untuk meningkatkan posisi mereka dalam mendukung, mempercepat, dan meminimalkan tantangan posisi perempuan di dunia kerja dan bisnis terutama pascacovid. Dua topik utama yang akan dibahas terkait dengan latar belakang ini. Pertama adalah mengenai bagaimana meminimalkan kesenjangan gender dalam pemanfaatan digital. Kedua adalah pemberdayaan dan kesiapan perempuan untuk ekonomi masa depan," tuturnya.
Menurut Rinawati, pertemuan Plenary ketiga yang digelar juga banyak hal menarik.
Pertama, paparan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang percepatan transformasi digital yang Inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
Selanjutnya, paparan dari sektor swasta asal Italia, Roberta, perwakilan sektor swasta yang menyebutkan tenaga kerja perempuan memang dibutuhkan dalam ranah digital
Roberta mengatakan tenaga kerja perempuan membawa dampak positif terhadap perekonomian, membawa lebih banyak keragaman dan inklusivitas terhadap ekosistem.
"Ketiga, presentasi dari knowledge partners BCG Jakarta, yang disampaikan oleh Lenita Tobing, memotret persona perempuan sesuai dengan pekerjaan dan usahanya, usulan kurikulum untuk peningkatan keterampilan, dan rencana aksi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan masa depan mereka," katanya.
Singkatnya, tindakan kolektif dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan pengembangan keterampilan perempuan dan ketahanan digital.
"Rangkuman dari semua temuan utama selama tiga pleno terakhir, kami kemudian akan dipresentasikan di Ministerial Conference on Women’s Empowerment, yang akan berlangsung di Bali bulan depan. Ini akan dipaparkan di depan setiap menteri yang bertanggung jawab untuk pemberdayaan perempuan dan kesetraan gender di negara-negara G20," ujar Rinawati.
Selain itu, para delegasi turut menggali pendekatan, kebijakan, program, komitmen sektor swasta dan rekomendasi dari seluruh negara anggota G20 dalam menerapkan pendekatan dan tindakan nyata untuk memberdayakan perempuan agar siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia