jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR Heri Gunawan tampaknya terpengaruh gaduh soal calon wakil presiden yang bakal diusung partainya. Dia tetap fokus mengkritisi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, angka yang diklaim sebagai capaian tertinggi itu sejatinya dua kali meleset dari target.
Dijelaskan Heri, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2018 sebesar 5,27 persen diklaim pemerintah sebagai capaian tertinggi era Jokowi. Padahal, sebenarnya meleset dari target sebesar 5,4 persen.
BACA JUGA: Wasekjen PD Tuding Sandi Bayar PAN dan PKS demi Cawapres
Apalagi, angka itu masih jauh dari janji kampanye mantan wali kota Surakarta tersebut, yakni pertumbuhan 7 persen. "Pemerintah ini memang sering meleset dari target yang dibuatnya sendri. Ini dua kali melesetnya," ucap Heri kepada JPNN, Kamis (9/8).
Dia bahkan pesimistis angka pertumbuhan ekonomi sesuai janji kampanye tersebut terwujud karena pemerintahan Jokowi sudah nyaris 4 tahun berjalan. Sehingga, hampir pasti apa yang dijanjikan mantan gubernur DKI iitu sulit untuk diwujudkan.
BACA JUGA: Andi Arief Berkicau soal Prabowo di Twitter, Pedas Banget
Selanjutnya, dia melihat faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut adalah berakhirnya booming komoditas yang menjadi mimpi buruk bagi perekonomian nasional.
Faktanya, saat fase booming komoditas, pertumbuhan ekonomi dari 2015 sampai 2016 menunjukkan performa yang jauh dari harapan. Pada kuartal kuartal II-2015, misalnya, pertumbuhan hanya sebesar 4,74 persen.
BACA JUGA: Gerindra tak Berani Cueki Gertakan Presiden PKS
Lalu, sejak kuartal I-2016, pertumbuhan ekonomi bergeser ke angka 4,94 persen, meski kurang begitu memuaskan. "Tahun 2016 itu adalah fase recovery pasca berakhirnya booming komoditas sampai akhirnya pada kuartal II-2018 naik ke angka 5,27 persen," sebut politukus asal Jawa Barat ini.
Dia pun tidak sependapat dengan klaim bahwa kenaikkan pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2018 dipicu konsumsi rumah tangga. Justru, Heri memandang pemicunya lebih dipengaruhi belanja bantuan sosial (bansos).
Program ini juga yang sementara waktu turut mempengaruhi tingkat kemiskinan namun pada sisi lain berimbas pada pengurangan belanja modal pemerintah.
"Kebijakan belanja bansos yang besar itu memang by design, tentunya seiring semakin dekatnya tahun politik jelang Pilpres pada 2019," sebut Heri.
Kebijakan bansos menurutnya akan mengorbankan belanja modal yang masih sangat dibutuhkan untuk memperkuat sektor strategis nasional, seperti pangan dan energi yang terlihat dari kontribusi government expendinture yang kecil sekali dampaknya terhadap peningkatan sektor produktif.
"Kenaikan konsumsi rumah tangga tidak lantas berarti daya beli masyarakat membaik. Namun hal itu lantaran kontribusi dari belanja pemerintah (government expenditure). Terbukti, realisasi belanja pemerintah naik pesat, khususnya terkait bantuan sosial," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Akan Tetap Dukung Prabowo, Meski Gerindra Berkhianat
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam