Gagal Adipura, Bank Sampah Disalahkan

Kamis, 07 Juni 2012 – 09:38 WIB
GAGALNYA Jakarta Barat mendapatkan piala Adi Pura, menjadi pukulan telak Pemerintah Kota Jakarta Barat. Walikota Jakarta Barat, H Burhanudin akan melakukan evaluasi kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing instansi baik itu tingkat kelurahan, Kecamatan dan Suku Dinas. "Nantinya kita akan optimalkan semua sarana yang ada. Meskipun sudah ada bank sampah, tetapi belum maksimal, kita akan fungsikan lebih optimal," kata Walikota Jakarta Barat, H Burhanudin.

Meski demikian Burhanudin mengaku kegagalan Jakarta Barat dalam meraih piala Adipura tidak boleh disalahkan kepada masyarakat. Belum berhasilnya Jakarta Barta meraih Adi Pura, memang masih ada hal-hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki ke depannya. "Jangan menyalahkan siapa-siapa, belum berhasilnya mendapatkan piala Adipura merupakan tanggung jawab penuh saya sebagai Walikota," ucapnya.

Apalagi sampai saat ini pencemaran air dan udara yang masih sangat rendah. Untuk itu, pihaknya akan segera memperbaiki masalah tersebut dengan membangun bank-bank sampah di setiap di kelurahan di Jakarta Barat. "Upaya yang dilakukannya, baik aparat pemerintah dan masyarakat sudah sangat maksimal," katanya.

Sementara itu, Supardiyo Kepala Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Barat, mengatakan, kegagalan gagalnya Jakarta Barat mendapat Adipura lantaran ego sektoral yang masih kerap terjadi dalam suatu pemerintahan. Salah satunya tidak adanya integrasi dan konsolidasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah. ”Misalnya, masih banyak untuk membersihkan sungai di wilayah Jakarta Barat yang kewenangannya dipegang Dinas dan Departemen, padahal sungai itu kotor, tapi pemerintah kota tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal itu juga termasuk kategori penilaian Adipura,” katanya.

Untuk masalah ini, dia menilai, seharusnya Suku Dinas memegang anggaran yang paling banyak. Sementara Dinas yang memegang anggaran paling banyak hanya bersifat kewenangan."Mereka tidak langsung turun ke lapangan,"tegasnya.

Dia juga menilai, penilaian antar daerah tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Pasalnya,  setiap daerah memiliki beban yang berbeda dengan dimiliki kota lainnya. ”Misalnya kota Palembang penilaiannya tidak bisa disamakan denganJakarta Barat yang berjumlah penduduk 1,9 juta jiwa, sedangkan Palembang yang hanya sekitar 300 ribu orang,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya akan berkonsolidasi dengan sejumlah pihak agar kegagalan tahun ini tidak terulang. Menurutnya, masalah sampah tetap akan menjadi perhatian utama pemerintah dalam soal kebersihan lingkungan. Terutama di delapan kecamatan di Jakarta. ”Konsolidasi itu perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan permasalahan, sehingga wilayah mana saja yang menjadi tanggung jawab Jakarta Barat,” ucapnya. (ash)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Ramadhan, Jakarta Butuh 50 Ribu Ton Daging Sapi

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler