Gagal Bertemu Pejabat Kemenhub, Demonstran Lempar Telur Busuk

Jumat, 13 November 2020 – 20:02 WIB
Aksi massa Jarak Indonesia di depan kantor Kemenhub, Jumat (13/11). Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Demonstrasi menuntut transparansi dan kompetensi dalam proses lelang proyek digelar di depan kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/11).

Massa dari Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) mengkritisi kinerja Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan, Harno Trimadi.

BACA JUGA: Kemenhub Dorong Penggunaan BLU-e saat Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah

"Melalui tender pelabuhan Tanjung Ular yang bermasalah ini, kami akan buka kedok Harno Trimadi," ujar Ketua Umum Jarak Indonesia, Atony kepada wartawan di depan Kantor Kemenhub, Jumat (13/11)

Satu jam lebih berorasi, Harno Trimadi tidak kunjung keluar menemui massa. Akhirnya massa melampiaskan kekecewaan dengan melempari foto wajah Harno dengan telur busuk.

BACA JUGA: Kemenhub Resmikan KMP Bahtera Nusantara 02 Guna Menekan Disparitas Harga di Maluku

Aksi unjuk rasa yang berlangsung hampir dua jam mendapat pengawalan ketat kepolisian. Terpantau di lapangan pasukan Brimob berseragam hitam lengkap dengan gas air mata membuat barikade.

Kendati sempat terjadi ketegangan dengan polisi dan hampir bentrokan, unjuk rasa berlangsung damai hingga selesai.

BACA JUGA: Kemenhub Hadirkan 2 Kapal Roro 500 GT untuk Sulsel dan Sultra

"Kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak, sampai Harno dipecat," pekik orator sebelum meninggalkan Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, proses lelang proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Ular, Kecamatan Muntok, Bangka mendapat sorotan.

Antoni menuturkan, pada bulan Oktober kemarin, terdapat paket pekerjaan yang ditenderkan.

Metode yang dilakukan pascakualifikasi dua file sistem nilai, kontrak gabungan Lumpsum dan harga satuan.

Namun, diduga terjadi sebuah tindakan tidak bertanggung jawab oleh Pokja.

Antoni menilai Pokja terlihat tidak mempunyai kompetensi dan bersifat mengada-ada dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen.

Menurutnya, seharusnya Pokja mengedepankan transparansi serta kompentensi. (dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler