jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Pusat Legislasi Nasional yang ingin digagas Joko Widodo jika terpilih dua periode sangat baik bagi hukum dan regulasi negara.
Menurut Hasto, badan tersebut juga bisa menghapus egosentrisme antara lembaga pemerintahan dengan pemerintahan daerah.
BACA JUGA: Hasto Sebut Fadli Zon Sering Tak Proporsional Kritisi Jokowi
"Upaya Bapak Presiden mengatasi ego sektoral ditinjau dari regulasi dengan membentuk badan legislasi yang mengintegrasikan seluruh persiapan-persiapan fungsi legislasi perancangan Undang-undang DPR dalam satu pintu, satu atap merupakan hal yang sangat baik," kata Hasto usai melakukan konsolidasi pemenangan di Kantor DPC PDI Perjuangan, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (20/1).
Hasto menjelaskan, badan tersebut juga bisa menyelesaikan sengkarut peraturan sejak aturan itu digodok dalam perencanaan di legislatif.
BACA JUGA: Surya Paloh Optimistis Jokowi - Maruf Raih 50 Persen Suara di Sumbar
Di samping itu, kata Hasto, para menterinya bisa mengeluarkan kebijakan sesuai dengan visi-misi presiden.
Hasto menganggap, kebijakan termasuk bisa membedakan peraturan yang lahir pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, kala itu, para menterinya justru punya visi dan misi sendiri.
BACA JUGA: Doa dan Dukungan Santri Bikin Abah Merasa Happy
"Zaman Pak Jokowi menteri-menteri harus menjabarkan visi-misi presiden. Karena itulah terhadap legislasi ini justru menjawab berbagai inkonsistensi dalam fungsi legislasi, berbagai tumpang tindih legislasi untuk diharmonisasikan dengan baik," ujarnya.
Hasto mengharapkan, badan ini ke depan mampu membuat peraturan tidak tumpang tindih. "Ini yang ingin diluruskan oleh Pak Jokowi dalam satu kebijakan termasuk di dalam merancang peraturan-peraturan pelaksana Undang Undang supaya tidak saling tumpang tindih," tandas Hasto.
Seperti diketahui, capres nomor urut satu Joko Widodo dalam debat perdana dengan tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme menyampaikan pentingnya harmonisasi dalam regulasi menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah hukum yang tumpang tindih.
"Kami gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional sehingga dikontrol langsung oleh presiden. Satu pintu supaya tidak terjadi tumpang tindih," jawab Jokowi.
Menurut Jokowi, pemerintah akan menyederhanakan peraturan-peraturan yang kerap tumpang tindih.
"Akan kami sederhanakan semua, sehingga kalau ada tumpang tindih akan kelihatan dan bisa kami lakukan revisi dengan baik," imbuh Jokowi. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warning Hasto untuk Penolakan Baasyir atas Pancasila
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga