JAKARTA - Kepala Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan Budhi Karya Irwanto memastikan bahwa gaji petugas kebersihan Pintu Air Manggarai sudah dibayarkan sejak April lalu. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah terlambat melakukan pembayaran gaji.
"Sejak April sampai sekarang, semua tenaga kebersihan kali telah kita gaji dan tidak ada keterlambatan," tegas Budhi di Jakarta, Rabu (17/7).
Menurut Budhi, para petugas kebersihan juga masih bekerja seperti biasa. Hari ini petugas Dinas Kebersihan dikerahkan untuk membersihkan sampah yang menumpuk di Pintu Air Manggarai.
Hanya saja, Dinas Kebersihan belum bisa mengerahkan alat berat seperti eskavator untuk membersihkan sampah. Pasalnya, unit kerja pengelolaan sampah kali masih mengalami masa transisi dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Kebersihan.
Hingga saat ini Dinas Kebersihan belum memiliki sarana yang memadai karena masih melakukan proses pengadaan barang.
"Kalau SDM bisa kami sediakan dalam waktu singkat, tetapi untuk alat berat membutuhkan waktu untuk proses pengadaannya. Kami berharap Dinas PU segera men-drop," papar Budhi.
Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah, mulai 1 April 2013 penanganan sampah sungai/kali dan badan air menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan. Pergub ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air, Taman/Jalur Hijau.
Sambil menunggu UPK itu terbentuk, penanganan kebersihan kali ditangani sementara oleh UPK Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan. (dil/jpnn)
"Sejak April sampai sekarang, semua tenaga kebersihan kali telah kita gaji dan tidak ada keterlambatan," tegas Budhi di Jakarta, Rabu (17/7).
Menurut Budhi, para petugas kebersihan juga masih bekerja seperti biasa. Hari ini petugas Dinas Kebersihan dikerahkan untuk membersihkan sampah yang menumpuk di Pintu Air Manggarai.
Hanya saja, Dinas Kebersihan belum bisa mengerahkan alat berat seperti eskavator untuk membersihkan sampah. Pasalnya, unit kerja pengelolaan sampah kali masih mengalami masa transisi dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Kebersihan.
Hingga saat ini Dinas Kebersihan belum memiliki sarana yang memadai karena masih melakukan proses pengadaan barang.
"Kalau SDM bisa kami sediakan dalam waktu singkat, tetapi untuk alat berat membutuhkan waktu untuk proses pengadaannya. Kami berharap Dinas PU segera men-drop," papar Budhi.
Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah, mulai 1 April 2013 penanganan sampah sungai/kali dan badan air menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan. Pergub ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air, Taman/Jalur Hijau.
Sambil menunggu UPK itu terbentuk, penanganan kebersihan kali ditangani sementara oleh UPK Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Daging Sapi Mulai Turun
Redaktur : Tim Redaksi