Betapa tidak. Dengan jumlah PNS yang ada saat ini saja, separuh anggaran daerah dihabiskan untuk menggaji para abdi negara tersebut. Dari data yang dihimpun, untuk tahun ini, Pemkab Bogor mengalokasikan belanja tidak langsung sekitar Rp 1,655 triliun, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor 2012 sebesar Rp 3,428 triliun. Anggaran lebih dari satu triliun rupiah tersebut, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai.
Bila mengacu kepada rasio ideal, maka jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor perlu ditingkatkan lima kali lipat atau lebih dari 90.000 pegawai, untuk mencapai 1,9 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Bogor sekitar 4,9 juta jiwa (sesuai data situs resmi Pemprov Jawa Barat-red). Jika itu direalisasikan, maka perlu uang masyarakat Kabupaten Bogor habis untuk menggaji PNS.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno mengatakan, rasionalisasi jumlah PNS di Kabupaten Bogor tidak bisa dicapai dengan kemampuan anggaran daerah seperti saat ini. “Jadi, bukan hanya bicara kuantitas, melainkan kualitas PNS secara personal dalam menjalankan tugasnya,” ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Di tempat terpisah, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Djuanda Bogor, Beddy Iriawan Maksudi mengatakan, Kabupaten Bogor diambang kebangkrutan bila pemerintah daerah terus menambah jumlah PNS, tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Para CPNS baru yang akan diterima melalui tes hari ini, benar-benar menghadapi tuntutan besar. Mereka harus turut mempertanggungjawabkan besarnya belanja pegawai yang saat ini diderita APBD Kabupaten Bogor,” terang Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi (Fisikom) itu.
Sementara itu, Kepala BKPP Kabupaten Bogor, Aty Guniarwati, jumlah penerimaan CPNS baru tidak sebanding dengan jumlah PNS yang memasuki masa pensiun. Itu menjadi salah satu penyebab tidak idealnya jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor. “Tahun lalu misalnya. Ada sekitar 1.000 PNS pensiun, sedangkan yang masuk hanya 324 CPNS. Untuk tahun ini jumlahnya menurun menjadi 500 PNS pensiun, tapi itu belum termasuk pegawai mutasi dan meninggal dunia,” jelasnya.
Ia mengatakan, kekurangan pegawai terbesar berada di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga setiap penerimaan CPNS dua untuk sektor tersebut selalu mendapat kuota paling banyak. “Jumlah pegawai pensiun dari kalangan guru pun tidak sedikit,” tambahnya.
Sedangkan mengenai pegawai honorer di Kabupaten Bogor, sekitar 4.663 pegawai masih mengantri menjalani proses pengangkatan. Sebanyak 213 pegawai honorer sudah memasuki tahap validasi kategori I, dan sekitar 4.150 pegawai honorer lainnya masih berada pada kategori II.
“Kategori I tinggal menunggu NIP (Nomor Induk Pegawai), sedangkan kategori II akan diprioritaskan untuk mengikuti seleksi tahun depan. Sisanya tinggal 300 pegawai honorer lagi, akan diproses terus hingga 2015,” tandasnya. (cr2)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbentur Izin Mendagri, Revitalisasi Teluk Kendari Minta Dihentikan
Redaktur : Tim Redaksi