jpnn.com, JAKARTA - Pengangkatan 51.293 PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari Honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian THL TBPP) masih bermasalah.
Pasalnya, hingga hari ini masih banyak yang belum mengantongi NIP PPPK dan SK.
BACA JUGA: Minta Diangkat PNS, Pentolan Honorer K2: Cukup PPPK Tahap Pertama yang Menderita
"Ini kawan-kawan masih banyak yang belum terbit NIP PPPK dan SK. Kasihan kalau nanti diterbitkan Februari berarti Januari mereka tidak gajian karena banyak yang sudah tidak digaji per Januari 2021," kata Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN.com, Kamis (28/1).
Keluhan juga disampaikan Pengurus Forum Komunikasi THL TBPP Abdul Mujid. Ada ketakutan bila pejabat pembina kepegawaian (PPK) menetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) bersamaan dengan tanda tangan kontrak.
BACA JUGA: Pasien Covid-19 di Indonesia Tembus 1 Juta, Melanie Subono Bilang Begini
"Kalau kontraknya per Februari, bagaimana dengan gaji Januari. Mudah-mudahan dihitung sejak Januari ya karena kami sampai sekarang masih tetap bekerja dan tidak pernah putus," bebernya.
Menjawab masalah PPPK hasil rekrutmen Februari 2019 itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang dihubungi terpisah mengatakan, pada prinsipnya perhitungan gaji tergantung tanggal SPMT dan perjanjian kontrak.
BACA JUGA: Komisi X Heran Usulan Formasi Guru PPPK Minim, Pemda Setengah Hati?
Jika masa kontraknya tertera tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025, kemudian keterangan SPMT menunjukkan misalnya tanggal 4 Januari mulai bekerja, berarti gajinya dihitung per Januari.
"Jadi PPPK yang belum dapat NIP dan SK, tidak usah gelisah. PPK Anda sudah tahu tentang aturan itu karena PPPK 2019 ini statusnya memang sementara bekerja jadi tidak mungkin kalau terbit Februari lantas tanggal masa kerja serta kontraknya Februari," terangnya.
Dia mengungkapkan, rata-rata pemda mengusulkan terhitung mulai tanggal (TMT) PPPK 2019 per 1 Januari 2021. Itu berarti gaji sudah dihitung sejak Januari juga.
Pernyataan Bima Haria Wibisana ini ada benarnya. Sebab, PPPK yang menerima NIP, SK, dan SPMT pekan ini tetap tertera Januari.
Ambil contoh Kabupaten Sikka. PPK-nya menyerahkan NIP PPPK, SK, dan SPMT untuk penyuluh pertanian pada 25 Januari.
Namun, masa kontrak THL TBPP dihitung per 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025. Kemudian SPMT berlaku per 1 Januari dengan tanggal mulai bekerja 4 Januari 2021. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad