jpnn.com - JAKARTA - Panja BPIH komisi VIII DPR menilai Kementerian Agama RI masih sangat lamban dalam mempersiapkan kebutuhan jamaah haji Indonesia 2016. Padahal, waktu pelaksanaan haji tidak lebih dari tiga bulan setengah lagi.
Hal itu terungkap dalam kunker panja BPIH ke daerah kerja Madinah dan Mekkah sejak 3 April lalu, yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay. Saleh menyebutkan, kesuksesan penyelenggaraan haji sangat tergantung dari persiapan panitia di tanah suci. Sejumlah elemen kunci yang mendapat sorotan panja BPIH yaitu pemondokan, katering, transportasi, dan persiapan armina.
BACA JUGA: RAPBNP Diserahkan Mei, Ini Target Jokowi
"Dari hasil pantauan dan berdasarkan penjelasan langsung dari tim yang ada di Saudi, secara umum panja BPIH menilai bahwa hasil kerja mereka masih jauh dari memuaskan," kata Saleh melalui pesan singkat dari Mekkah, Kamis (7/4).
Dari sisi pemondokan di Mekkah, dari total kuota 155.200 jamaah haji, sampai hari ini yang baru berhasil dinegosiasikan masih 42 pemondokan. Sementara daya tampungnya hanya 58.088 jamaah. Artinya, masih ada sekitar 100 ribu jamaah lagi yang harus dicarikan pemondokannya.
BACA JUGA: Rapat, Jokowi Sentil Kinerja Para Menteri lagi
"Dibanding tahun lalu, ini masih sangat lamban. Padahal, tim yang berjumlah 14 orang sudah bekerja selama 27 hari. Belum lagi, ada banyak pemondokan yang hanya repeat order (pemesanan ulang). Mestinya itu lebih mudah karena tidak perlu melakukan kasyfiyah (verifikasi) lebih detail seperti tahun lalu," ujar politikus asal Sumatera Utara ini.
Sementara itu, pemondokan untuk Madinah belum ada satu pun yang dinegosiasikan. Padahal, jumlah pemondokan di wilayah Markaziyah di kota Madinah sangat terbatas. Jika negosiasinya terlambat, dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan karena harus bersaing dengan negara lain.
BACA JUGA: Pengacara Sebut Bang Uci Tidak Terima Suap, Cuma...
Belum lagi, keterlambatan itu menyebabkan nilai sewa akan semakin mahal. Itu sudah terjadi pada tahun lalu dimana sewa pemondokan di Madinah jauh lebih tinggi dari yang disepakati oleh kemenag dan DPR.
"Kejadian tahun lalu itu mesti jadi pembelajaran. Koordinasi tentang jadwal kedatangan jamaah semestinya sudah bisa ditentukan jauh-jauh hari. Dengan begitu, penentuan jadwal fix penyewaan bisa segera didapatkan," pungkas Saleh.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Susi Jangan Begitu ah...
Redaktur : Tim Redaksi