jpnn.com - JAKARTA - Industri galangan kapal nasional optimistis mampu memenuhi kebutuhan kapal di dalam negeri yang mencapai 1.000 unit per tahun di masa mendatang. Ini setelah pemerintah memutuskan memberi insentif untuk merevitalisasi industri galangan kapal.
"Dari kebutuhan seribu kapal per tahun, hanya 100 unit yang diproduksi industri dalam negeri. Kalau kita kerja keras menaikkan produksi hingga 100 persen saja itu baru bisa membuat 200 kapal. Jadi kalau kondisinya masih seperti sekarang, nggak akan mungkin memenuhi kebutuhan kita. Makanya kita senang diberi insentif," ujar Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan kemarin (23/12).
BACA JUGA: Nasabah Hanya Setia 3,7 Tahun
Dia menegaskan, selama ini industri galangan kapal nasional tersendat karena dihadapkan sejumlah halangan. Seperti PPN komponen kapal 10 persen dan bea masuk 5-12 persen. Hal itu diperparah dengan tingginya ketergantungan terhadap komponen impor.
"Dalam pembuatan kapal itu 70-80 persen komponennya impor. Karena industri komponen kapal kita belum bertumbuh dengan baik," tukasnya.
BACA JUGA: 63 Persen Simpanan Bank Dikuasai Miliarder
Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Logistik dan Intermoda Kadin Anwar Satta mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah untuk merevitalisasi industri galangan kapal sekaligus penguatan sistem logistik nasional dalam meningkatkan ekonomi maritim. "Program itu membutuhkan 1.000 armada kapal besi baru," tegasnya.
Menurut dia, pemenuhan 1.000 kapal tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Nilainya bisa mencapai Rp 20 triliun. Kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari investasi pengusaha daerah dan nasional dengan didukung insentif yang diberikan pemerintah.
BACA JUGA: Operator Tinggalkan CDMA
"Investasinya lumayan besar. Kalau pembuatan satu kapal baru butuh Rp 20 miliar, maka untuk 1.000 kapal butuh Rp 20 triliun," terangnya.
Dengan insentif dari pemerintah, diharapkan pengusaha mampu membeli kapal dengan harga lebih murah. Selain itu, Kadin juga mengharapkan usul itu dimasukkan dalam program Masterplan Percepatan, Pembangunan, dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bidang konektivitas.
"Karena pelayaran rakyat memegang peranan dalam menunjang perekonomian nasional sampai daerah terpencil dan pelosok," katanya.
Seperti diwartakan, sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menyatakan bakal memberikan insentif bagi industri galangan kapal supaya mampu mendukung program maritim.
"Ada kebijakan bebas pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk (BM) yang ditanggung pemerintah. Lalu fasilitas bea sewa lahan untuk galangan kapal. Pemerintah juga akan membuat tim untuk memperkuat otoritas pelabuhan," jelasnya. (wir/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Ancang-ancang Bangun Dua Kilang
Redaktur : Tim Redaksi