PADANG--Mendagri Gamawan Fauzi, dinilai seperti tak bisa ikut merasakan suasana kebathinan yang dirasakan kepala daerah yang didemo rakyatnya, terkait rencana naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sumbar periode 2004-2009 Yul Akhyari Sastra dan Alex Indra Lukman (Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar) yang dihubungi POSMETRO (Group JPNN) secara terpisah.
Saat jadi gubernur Sumbar pada 2005 lalu, cerita Alex yang saat itu menjabat sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumbar, Gamawan didemo berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa, terkait kenaikan harga BBM menjadi Rp6 ribu perliter.
Karena didesak mahasiswa, Gamawan yang diusulkan PDI Perjuangan bersama PBB jadi Gubernur pada Pilkada 2005 itu, akhirnya ikut menandatangani surat pernyataan penolakan yang disodorkan mahasiswa kepada dia, saat demo 29 September 2005 silam.
“Bahkan, Gamawan saat itu langsung mem-fax-kan surat pernyataan penolakan itu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sayang, Gamawan seperti tak bisa lagi merasakan suasana kebathinan sebagaimana dirasakan Bambang DH (wakil wali Kota Surabaya) dan FX Hadi Rudyatmo (wakil wali Kota Solo) yang didemo rakyatnya soal naiknya harga BBM saat ini,” terang Alex.
Hal senada juga dilontarkan Yul Akhyari Sastra, yang pada demo 29 September 2005 itu ikut menyambut aksi demonstrasi penolakan naiknya harga BBM bersama dua anggota DPRD Sumbar lainnya, Fetris Oktri Hardi dan Hendri Irawan Dt Tumbijo. “Sikap Gamawan akan memecat kepala daerah yang ikut berdemo menolak naiknya harga BBM 2012 ini, jadinya terlalu berlebihan,” nilainya.
Dalam kondisi sekarang, sebut politisi Partai Golkar ini, seharusnya Gamawan bersikap seperti layaknya seorang pemimpin, seperti yang pernah dia perlihatkan ketika menjabat gubernur Sumbar dulu. Bukan malah akan memecat kepala daerah yang ikut menolak rencana kenaikan.
Selain itu, Yul menilai, kepala daerah yang ikut menolak rencana naiknya harga BBM, justru sikap seorang pemimpin yang sebenarnya. “Gamawan jangan terlalu berlebihan lah. Biasa-biasa saja lah. Mereka (kepala daerah itu-red) hanya menyampaikan aspirasi rakyatnya. Justru sikap mereka itu, yang merupakan sikap seorang pemimpin sejati,” nilai pria yang kini menjabat ketua Organda Padang.
Di sisi lain, ungkap Yul Akhyari yang juga alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, sampai saat ini, rencana kenaikan BBM belumlah berbentuk sebuah keputusan dan tertuang dalam sebuah UU. Kalau kepala daerah itu diancam akan dipecat, perubahan APBN 2012 yang akan mengakomodir rencana kenaikan harga BBM belum pula disahkan jadi UU.
“Pemecatan seorang kepala daerah, baru bisa dilakukan jika yang bersangkutan telah melanggar aturan perundang-undangan. Kondisi sekarang, Gamawan keliru menetapkan aturan dan terlalu berlebihan serta tidak menunjukan sikap layaknya seorang pemimpin lagi,” nilainya.
Yul mensinyalir, Gamawan memiliki agenda terselubung dalam rencana pemerintah menaikan harga BBM ini. “Kalau sikapnya seperti itu, patut kita menduga, ada agenda terselubung Gamawan dalam rencana kenaikan ini,” ujarnya.(tin/cim/hsb/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanya Melanggar Etika
Redaktur : Tim Redaksi