Tuntutan organisasi gabungan yang terdiri dari Relawan Desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Parade Nusantara dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengemuka pernyataan Gamawan Fauzi yang akan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa.
Mendagri Gamawan Fauzi dalam pidatonya di Seminar dan Rapat Kerja Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2012 di Jakarta, Sabtu, (15/12) lalu menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa akan ditunda hingga usai Pemilu 2014.
Menurut Gamawan, pembahasan RUU saat ini dikhawatirkan akan ditungganggi partai politik tertentu untuk mendulang suara yang bisa berakibat buruk bagi pemerintahan waktu itu. "Memang beberapa waktu lalu sempat ada rumor bahwa RUU Desa akan dikebut hingga akhir 2013. Setelah diadakan analisa penyelesaian RRU Desa tersebut, muncul berbagai pendapat dan rasa ketakutan akan dimanfaatkan menjadi kendaraan politik," kata Gamawan.
Menanggapi itu, Koordinator Aliansi Desa Indonesia, Suryokoco Suryoputro menegaskan bahwa pernyataan Mendagri itu bertentangan dengan tekad dari seluruh Fraksi di DPR, terutama yang tergabung di dalam Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik pendukung pemerintahan SBY, yang berupaya mempercepat pembahasan RUU Desa.
"Artinya, pernyataan Mendagri yang akan menunda pembahasan RUU Desa sampai pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang itu jelas memiliki makna terselubung untuk menjatuhkan citra pemerintahan SBY. Dengan begitu, sangat layak kalau kemudian Presiden SBY untuk segera mengganti Gamawan Fauzi. Karena kalau dipertahankan, akan merusak citra pemerintahan SBY dan merusak hubungan parpol di Setgab," kata Sekjen Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo) ini kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/12).
Suryokoco juga menilai alasan Gamawan Fauzi untuk menunda pembahasan terlalu berlebihan, lebay dan dibuat-buat. “Karena tuntutan percepatan disahkannya RUU Desa itu adalah murni untuk meningkatkan potensi, baik SDM maupun pembangunan di desa. Jadi tidak ada hubungannya dengan partai politik. Apalagi sampai ditunggangi,” tegasnya.
Ditambahkan, jika para perangkat desa mengancam akan memboikot Pemilu 2014 kalau RUU Desa tidak segera disahkan adalah sesuatu yang wajar. Sebab, kata dia, keputusan soal itu ada di DPR sebagai perwakilan partai politik yang dipilih lewat pemilu.
"Jadi untuk apa masyarakat di desa berpartisipasi dalam pemilu jika ternyata pihak DPR tidak mau mendengar aspirasi warga desa. Padahal DPR mempunyai kewenangan untuk itu. Ya, lebih baik kami boikot saja pelaksanaan pemilu 2014," tegasnya.(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Neneng Semakin Tersudut di Persidangan
Redaktur : Tim Redaksi