Gamawan Fauzi Terima Dua Amplop Sekaligus

Kamis, 14 Juni 2012 – 19:51 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (14/6).

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kemendagri dan kemenag, kepada dua pimpinan kementerian tersebut di gedung BPK, Jakarta, Kamis (14/6).

Menag Suryadharma Ali dan Mendagri Gamawan Fauzi terang-terangan mengaku gembira, karena keduanya menerima berkas yang menyantumkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya saja, ada perbedaan antara opini BPK yang diberikan ke kemenag dengan yang diberikan ke kemendagri.

Opini yang diberikan ke kemenag ada embel-embelnya yakni WTP DPP. Saat memberi sambutan, Suryadharma mengaku, semula dia tak tahu apa maksud 'DPP' itu.

Dia cerita, sempat memperbincangkan hal itu dengan sejumlah stafnya. "Ada DPP-nya karena saya menteri dari DPP PPP. Eh, rupanya, DPP itu Dengan Paragraf Penjelasan," kata Suryadharma disambut gelak tawa hadirin.

Kepada para stafnya, Surya meminta agar di tahun-tahun mendatang, opini yang diterima dari BPK tak ada lagi embel-embel DPP. "Hilangkan DPP, jadi DPW, lantas DPC," selorohnya, lagi-lagi disambut tawa.

Dia mengatakan, memang bukan hal yang mudah meraih opini WTP. Tapi, katanya, juga bukan hal yang sulit. Tak mudah, sambung Ketum DPP PPP itu, lantaran kemenag membawahi 4446 satker. "Tapi mudah jika mau kerja keras," cetusnya.

"Saya injek kaki irjen, pokoknya harus WTP, bagaimana pun caranya. Jangan tanya saya caranya bagaimana. Kalau saya tahu, saya yang jadi irjennya," ujarnya, memancing tawa lagi.

Giliran Gamawan Fauzi naik podium. Dengan gaya santai, mantan gubernur Sumbar ini pun mampu mengundang tawa hadirin. "Karena saya bukan dari partai, tetap mampu mempertahankan WTP, tanpa DPP, tanpa DPW, apalagi DPC," ujar Gamawan.

Gamawan mengaku senang, karena sudah dua tahun berturut-turut, kementerian yang dipimpinnya itu menyabet opini WTP. Hanya saja, Gamawan pada saat bersamaan juga mengaku sedih.

Mengapa? Karena Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai badan baru yang diketuainya, meraih opini disclaimer. "Saya tadi merima amplop putih (opini WTP untuk kemendagri, red) dan amplop merah (untuk BNPP, red)," ujarnya.

Ketua BPK Hadi Purnomo mencoba menghibur. Katanya, sebagai badan baru, wajar BNPP masih belum baik laporan keuangannya. Katanya, justru aneh jika baru pertama kali diaudit, malah langsung dapat WTP. "Karena sistemnya belum terbangun," ujar Hadi. (sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahan Neneng, KPK Gusur Rosa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler