JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyindiri pejabat daerah yang bergaya hidup mewah tapi masyarakat yang dipimpinnya masih terbelit kemiskinan. Ironisnya, sebagian pejabat yang memiliki rumah dan mobil mewah justru menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Mobilnya juga yang mahal-mahal. Kantornya megah, padahal harusnya prioritas anggaran itu bagi masyarakat," ujar Gamawan di sela-sela Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XVII, di Jakarta, Kamis (25/4).
Mantan gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu mengungkapkan banyak daerah yang memiliki penduduk miskin di atas 200 persen dibanding dengan jumlah penduduk berpenghasilan menengah. Namun, APBD yang harusnya dimanfaatkan untuk mereka yang masih papa tapi dinikmati sendiri oleh pejabat-pejabat di daerah.
Gamawan menjelaskan hal itu terlihat dari kebijakan penganggaran di daerah yang belum berpihak ke masyarakat kecil. Ia menyebutkan belanja modal daerah rata-rata baru 18 persen yang peruntukkan warga miskin. "Ini harus ditingkatkan minimal menjadi 28 persen. Jangan minta tambah-tambah lagi pegawai atau personel," katanya.
Namun Gamawan ogah merinci daerah-daerah yang pejabatnya berhidup mewah. Ia hanya bercerita soal kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, masyarakat kesulitan transportasi dan air.
"Itu masih transportasi lokal, air nggak ada. Jadi ada sekitar 25 rumah nggak ada air. Sumur nggak ada air, terus masyarakat mandinya ambil air sampai satu kilometer lebih. Saya nggak tahu itu ngambilnya darimana," katanya.
Hal-hal semacam inilah menurut Gamawan yang harus segera dibenahi. "Masa belanja aparatur negara ada, tapi air untuk masyarakat nggak ada. Masa kantor megah, tapi masyarakat miskin," katanya.
Karena itu melihat kondisi ini, Pusat terus mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah. "Kita akan coba buka APBD-nya satu persatu. Awal Mei ini akan membahasnya dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Nanti hasilnya akan diserahkan ke Presiden," katanya. (gir/jpnn)
"Mobilnya juga yang mahal-mahal. Kantornya megah, padahal harusnya prioritas anggaran itu bagi masyarakat," ujar Gamawan di sela-sela Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XVII, di Jakarta, Kamis (25/4).
Mantan gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu mengungkapkan banyak daerah yang memiliki penduduk miskin di atas 200 persen dibanding dengan jumlah penduduk berpenghasilan menengah. Namun, APBD yang harusnya dimanfaatkan untuk mereka yang masih papa tapi dinikmati sendiri oleh pejabat-pejabat di daerah.
Gamawan menjelaskan hal itu terlihat dari kebijakan penganggaran di daerah yang belum berpihak ke masyarakat kecil. Ia menyebutkan belanja modal daerah rata-rata baru 18 persen yang peruntukkan warga miskin. "Ini harus ditingkatkan minimal menjadi 28 persen. Jangan minta tambah-tambah lagi pegawai atau personel," katanya.
Namun Gamawan ogah merinci daerah-daerah yang pejabatnya berhidup mewah. Ia hanya bercerita soal kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, masyarakat kesulitan transportasi dan air.
"Itu masih transportasi lokal, air nggak ada. Jadi ada sekitar 25 rumah nggak ada air. Sumur nggak ada air, terus masyarakat mandinya ambil air sampai satu kilometer lebih. Saya nggak tahu itu ngambilnya darimana," katanya.
Hal-hal semacam inilah menurut Gamawan yang harus segera dibenahi. "Masa belanja aparatur negara ada, tapi air untuk masyarakat nggak ada. Masa kantor megah, tapi masyarakat miskin," katanya.
Karena itu melihat kondisi ini, Pusat terus mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah. "Kita akan coba buka APBD-nya satu persatu. Awal Mei ini akan membahasnya dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Nanti hasilnya akan diserahkan ke Presiden," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNN Bongkar Sindikat Narkoba Bali-NTB
Redaktur : Tim Redaksi