JAKARTA - Saat ini data base kependudukan hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tersimpan di gedung Direktorat Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) Kemendagri, Kalibata, Jakarta.
Mendagri Gamawan Fauzi khawatir, jika suatu waktu ada bencana, misal gempa atau kebakaran, data base penting itu bisa hancur semua. Padahal, biaya untuk akurasi data penduduk lewat proyek e-KTP, sangat besar.
Nah, untuk mengantisipasinya, maka dibuat data base cadangan, yang disimpan di lokasi yang dianggap aman. Gamawan ngotot, Batam adalah lokasi yang dianggap aman.
"Apalagi di Batam sudah ada tempatnya untuk menyimpan data itu, tinggal menyewa saja. Batam kan relatif jauh dari bencana. Kalau misalnya di Sumbar, bisa kena gempa," ujar Gamawan.
Sebelumnya, rencana Gamawan ini ditentang sejumlah anggota Komisi II DPR. Achmad Muqowam misalnya, dia khawatir jika data base kependudukan di simpan di Batam, maka bisa disadap Singapura.
"Harus diperjelas dulu, kenapa pemerintah memilih Batam sebagai lokasi penempatan data center e-KTP. Apa ada jaminan, data-data penting tersebut terjaga kerahasiannya dan tidak akan terbaca oleh Singapura," kata Achmad Muqoam, beberapa hari lalu. Wakil Ketu Komisi II, Abdul Hakam Naja juga berpendapat sama. Politisi PAN ini menilai, sangat berbahaya menempatkan data center e-KTP di Batam.
Gamawan tetap yakin bahwa Batam aman dan tak bakal disadap Singapura. Dikatakan mantan gubernur Sumbar itu, berdasarkan masukan Lembaga Sandi Negara, jaraknya dekat bukan berarti mudah disadap.
"Kalau Lembaga Sandi Negara sudah mengatakan begitu, ya saya berani jamin tak ada masalah," cetus Gamawan. Dikatakan, Lembaga Sandi Negara juga akan dilibatkan dalam penempatan data penting ini.
Idealnya, katanya, data cadangan bukan hanya satu saja, melainkan dua atau bahkan tiga. Untuk sementara, di Batam saja dulu. Sebelumnya, Kalimantan juga menjadi alternatif. "Tapi yang di Batam sudah ada lokasinya," imbuhnya.
Rencananya, penempatan data di Batam ini akan dilakukan awal 2013, tatkala perekaman e-KTP sudah kelar. Berapa anggarannya? "Saya nggak tahu. Saya hanya kebijakannya saja," pungkasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perpanjangan Usia Pensiun Malah untuk Balas Budi
Redaktur : Tim Redaksi