jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, telah berlaku dan sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang disahkan DPR beberapa waktu lalu.
Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata Gamawan, dapat menggunakan Perppu sebagai landasan hukum untuk menyiapkan pelaksanaan pilkada di 2015.
BACA JUGA: Ketua DPR: Penambahan Komisi Bukan untuk Bagi-bagi Jatah
"Saya sudah bicara dengan ketua KPU, KPU sudah bisa gunakan itu sebagai landasan hukum," ujarnya di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10).
Menurut Gamawan, Perppu berlaku sejak ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diundangkan Kementerian Hukum dan HAM.
BACA JUGA: Atlet Berprestasi tak Bisa Pindah Instansi
Karena itu KPU tidak perlu ragu untuk menggunakannya, walaupun masih terdapat kemungkinan ditolak DPR.
"UU Nomor 22 Tahun 2014 itu dicabut sampai dengan kita lihat nanti, apakah akan lolos diuji oleh DPR atau tidak. Kalau lolos ya jalan terus, bisa jadi undang-undang nanti Perppu itu. Saya tidak mau berandai-andai, mudah-mudahan DPR menyetujui," katanya.
BACA JUGA: Kamajaya Dijamin tak Khianat bila Dipercaya Pimpin Kementan
Namun begitu, kata mantan Gubernur Sumatera Barat ini, pemerintah telah menyiapkan opsi lain jika Perppu Pilkada ditolak DPR RI.
"Sebelum Perppu itu terbit, tentu kami sudah memertimbangkan dari berbagai aspek. Yang pasti, Perppu itu secara subjektif menjadi hak Presiden dan secara objektif ada di DPR," kata Gamawan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ‎Bambang Widjojanto Tegaskan Tak Punya Urusan Pribadi dengan Bonaran
Redaktur : Tim Redaksi