jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin bersama Kementan dan PT Pupuk Indonesia melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Kartu Tani Bagi Petani di Kabupaten Bone.
Kegiatan ini merupakan sosialisasi tentang Program Kartu Tani yang memiliki banyak manfaat di mana instrumen ini dapat membantu proses distribusi pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR Muhaimin Beri Saran Begini untuk Ringankan Beban Petani Pupuk
Menurut Akmal, saat ini pupuk nonsubsidi sedang naik drastis hingga kenaikan mencapai 100 persen. Terlaporkan harga pupuk nonsubsidi yang biasanya Rp 265 ribu rupiah per sak kini bisa mencapai Rp 500 ribu per sak.
Dia menyebut pupuk Subsidi bisa menjadi solusi atau sebaliknya menjadi incaran para pelanggar yang akan memanfaatkan pupuk subsidi yang semestinya tidak berhak.
BACA JUGA: Andi Akmal: 2022, Pertanian Harus Jadi Sektor Unggulan Selain Kesehatan dan Energi
“Untuk itu pemerintah mesti ketat pada persoalan distribusi pupuk subsidi ini agar tepat sasaran tanpa meleset sediki tpun,” ujar Akmal.
Akmal mengatakan saat ini tidak semua orang dapat memiliki kartu ini. Sebab, ada rangkaian proses yang harus dilalui.
BACA JUGA: Andi Akmal: Pembangunan Pertanian Menyasar Masyarakat Perkotaan, Bukan Sekadar Hobi
Pendataan pemerintah mesti sangat akurat karena saat ini sangat rawan penyelewengan akibat dampak lonjakan harga pupuk subsidi. Pendataan jumlah petani ini termasuk seberapa luas lahan sawah yang dimiliki.
Politikus PKS ini mendorong kepada pemerintah agar ada solusi kuat dalam menyelesaikan persoalan tata niaga pupuk nonsubsidi sehingga ancaman penyelewengan pupuk subsidi dapat berkurang.
“Jika persoalan harga pupuk nonsubsidi ini tidak segera selesai, maka akan terjadi efek domino yang lebih buruk yang berujung pada semakin terlambatnya pencapaian kemandirian pangan,” tutur Akmal.
Pria kelahiran Bone ini menjelaskan, bahwa sejak diluncurkannya kartu tani pada 1 September 2020 dan mulai efektif pada Januari 2021, hingga awal tahun 2022 ini belum semua petani dan wilayah siap dengan sistem ini, maka penerapannya pun masih dilakukan secara bertahap.
Menurut Akmal, makin banyak spot yang kosong distribusi penyaluran pupuk subsidi pada sentra-sentra produksi pertanian maka makin banyak petani yang belum optimal menerima manfaat program pemerintah ini.
Akmal menambahkan saat ini terdata lebih dari 13,9 juta petani yang membutuhkan kartu tani. Ia berharap agar tahun 2022 ini Kartu Tani sudah efektif dan bisa selesai 100%.
Menurut Akmal, pupuk Subsidi ini sangat signifikan pada proses persoalan pangan yang nilainya sangat negatif mengawali tahun 2022 ini. Mulai dari harga pangan yang naik tidak kunjung turun terutama minyak goreng, hingga kenikan dua kali lipat pupuk nonsubsidi.
“Saya berharap, kuartal 1 tahun 2022 pemerintah dapat menyelesaikan semua persoalan pangan sehingga pemulihan masyarakat Indonesia pascapandemi Covid-19 dapat makin cepat,” ujar Andi Akmal.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich