Ganggu Transisi Pemerintahan, BBM Sebaiknya Dinaikkan

Rabu, 27 Agustus 2014 – 18:03 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah daerah saat ini mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kondisi ini diduga terjadi karena adanya rencana pemerintah untuk mematok komsumsi BBM hingga akhir tahun.

Kelangkaan BBM, menurut Peneliti Populis Institute, David K. Alka, juga terkait dengan lebihnya komsumsi BBM dari batas maksimal yang ditetapkan oleh pagu APBN-P 2014.

BACA JUGA: Bangun Pabrik Gula, PTPN XII Dapat Suntikan Rp 1,2 Triliun

David mengaku menyayangkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak cepat mengantisipasi gejala kelangkaan BBM ini. Mestinya, kata dia, pemerintah bisa mengambil langkah antisipatif sehingga tidak terjadi antrean panjang di sejumlah daerah.

David juga mengungkapkan, kelangkaan BBM dapat mengganggu transisi pemerintahan jelang pelantikan calon presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Oktober nanti.
Oleh karena itu, SBY mesti mengambil langkah-langkah serius untuk menyelesaikan masalah kelangkaan BBM, termasuk memperlancar pemasokan BBM.

BACA JUGA: Pertamina Cabut Pembatasan Pasokan BBM di SPBU

"Sudah saatnya SBY mengambil langkah menaikkan harga BBM, sehingga ada kepastian perihal ketersediaan dan kepastian harga BBM," ujar David dalam siaran persnya, Rabu (27/8).

Kenaikan BBM, tambahnya, akan mempermulus transisi pemerintahan, sehingga ketika calon presiden terpilih Jokowi dilantik dapat melaksanakan program kerakyatan mempunyai anggaran yang cukup dalam APBN 2015. (abu/jpnn)

BACA JUGA: Pertamina Janji Segera Atasi Antrean di SPBU

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penumpang Citilink Sumbang Rp 1,1 miliar untuk PMI


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler