BANDUNG - DPRD Kota Bandung serius memperjuangkan hak karyawan atau buruh. Meski sudah ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, DPRD setempat akan segera menggagas penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hak karyawan. Di perda akan diatur secara tegas, izin pengusaha yang tidak memenuhi hak karyawannya, bakal dicabut.
"Masih ada pengusaha yang belum memenuhi seluruh hak karyawannya. Padahal karyawan sudah bekerja maksimal," ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Ahmad Nugraha, seperti diberitakan Radar Bandung (Grup JPNN).
Yang menjadi sorotan Ahmad kali ini adalah jatah libur karyawan. Menurut Ahmad, selain hari libur di Sabtu dan Minggu, pegawai juga berhak libur dihari besar. "Pada hari besar yang sudah ditetapkan pemerintah dalam kalender, pekerja harus mendapat jatah libur," tegas Ahmad.
Jika tidak, maka karyawan berhak mendapat libur pengganti di hari lain. Atau jika masih belum memungkinkan, pengusaha wajib mengganti hari libur tersebut dengan sejumlah uang sebagai kompensasi.
"Itu kan hak mereka, mereka juga punya keluarga, mereka berhak mendapat hari libur untuk berkumpul bersama keluarga. Jika tidak, maka dihitung lembur, sehingga harus ada uang lembur yang dibayarkan," papar Ahmad.
Menurut Ahmad, hal ini sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Namun, untuk lebih mempertegas dan merinci, dewan Kota Bandung, akan membut perda mengenai ketenagakerjaan, agar tenaga kerja di Kota Bandung lebih terlindungi. "Sanksi yang tertera dalam perda, jika melanggarnya, ya paling pencabutan izin usaha," tambah Ahmad.
Walaupun sebenarnya, untuk mencabut izin usaha, masih berbenturan dengan kemungkinan jumlah pengangguran yang meningkat. "Ini memang dilematis, namun
semangat dari perda ini, sebenarnya, adalah melindungi hak-hak para pegawai," tambahnya.
Beberapa hal yang masih menjadi masalah ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah sistem kontrak, dan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Menurut Ahmad, semua akan disinggung dalam perda, agar dunia ketenagakerjaan di Kota Bandung lebih baik. (mur/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pensiun, Kendaraan Dinas Enggan Dikembalikan
Redaktur : Tim Redaksi