jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Militer ISESS Bambang Rukminto merespons langkah calon presiden Ganjar Pranowo yang akan memprioritaskan kesejahteraan TNI dan Polri, termasuk pengadaan rumah dinas untuk prajurit.
“Kalau enggak ada prioritas ke sana, yang dibeli pasti pesawat dulu,” ujar Bambang, Senin (8/1/2024).
BACA JUGA: Prabowo Janji Akan Tingkatkan Kesejahteraan TNI, Polri, dan ASN
Menurut Bambang, sudah tepat jika calon presiden memiliki skala prioritas dalam penganggaran pertahanan dan keamanan.
Adapun kesejahteraan anggota TNI dan Polri adalah sebuah keniscayaan dan selalu diperjuangkan kenaikan gajinya oleh pemerintah setiap tahun.
BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Berkomitmen Kawal Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
Selain kesejahteraan, Bambang mengingatkan perlunya memprioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan.
“Harus simultan juga dengan peningkatan kemampuan pertahanan di antaranya ada alutsista (alat utama sistem persenjataan). Tanpa ada profil kemampuan pertahanan yang kuat, tentu tak memiliki daya gentar pada ancaman,” ungkap Bambang.
BACA JUGA: Ekonom Apresiai Ganjar-Mahfud Terapkan Ekonomi Hijau Dalam Pembangunan Nasional
Peremajaan alutsista, lanjut Bambang, tidak bisa ditinggalkan. Namun ‘bekas bukan berarti ketinggalan zaman’.
“Namun, segera melakukan transformasi teknologi pertahanan sesuai kebutuhan zaman juga harus masuk dalam skala prioritas,“ ujar Bambang.
Bambang memperhatikan komitmen Capres Ganjar menghadapi tantangan dari dunia siber.
Menurut dia, hal ini sangat relevan dengan keadaan saat ini. Problem ancaman ke depan tentu tak sama dengan saat ini apalagi masa lalu.
“Ketika IoT (Internet of Things) sudah masuk ke semua lini, ancamannya tentu terkait siber. Sementara semua device terkait siber masuk tanpa ada kontrol yang ketat sehingga dampaknya bisa berbahaya bagi pertahanan negara,” ujar Bambang.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai program kesejahteraan anggota TNI/Polri yang digagas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD layak diapresiasi.
“Saya sependapat dengan pandangan capres Ganjar Pranowo terkait dengan kesejahteraan anggota prajurit," terangnya.
Teguh mengungkapkan gaji anggota Polri masih terbilang rendah. "Kami tahu gaji ASN atau PNS itu sangat rendah. Kalau seorang jenderal polisi, Kapolri, itu skala gajinya saja cuma Rp 9 juta lebih, sampai yang terendah bintara itu cuma Rp 3 juta,” ungkapnya.
Kemudian untuk Kapolri dengan tunjangan jabatan dan operasional hanya mendapat sekitar Rp 52 juta.
“Itu sangat kecil. Kalau anggota paling rendah dengan tunjangan paling cuma 5-6 juta,” ujar Teguh.
Kendati demikian, Teguh mengingatkan terkait sumber pendanaan untuk program tersebut.
“Problemnya, kalau semangat itu mau diwujudkan, ini kan membutuhkan peningkatan anggaran negara. Kalau dikalikan 3 kali saja gaji pokoknya, itu pembengkakan anggaran negara APBN mampu tidak membiayai?" tegas Teguh.
Oleh sebab itu, perlu dipikirkan pula sumber pendanaan yang mampu meningkatkan APBN.
“Mungkin Ganjar-Mahfud MD memiliki resep untuk mengelola anggaran negara, mungkin dengan memotong kebocoran karena korupsi atau produktivitas sumber daya alam, tetapi ini memerlukan konsep pengelolaan sumber daya alam yang baik,” pungkas Teguh.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari