jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 MUI Jawa Tengah di Hotel Grasia, Semarang, Rabu (7/4).
Musda tersebut dilaksanakan secara luring dan daring dengan protokol kesehatan yang ketat. Tema yang diangkat adalah "Memantapkan Peran MUI sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Mewujudkan Islam Wasathiyah untuk Keadilan dan Pengentasan Kemiskinan".
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Telegram Kapolri Bikin Ribut, Jangan Diganggu, Tolong Perhatikan Peringatan
"Saya mengapresiasi karena temanya ini pengentasan kemiskinan sehingga in line dengan yang kemarin Baznas lakukan," kata Ganjar dalam sambutannya.
Ganjar mengatakan sinergitas ulama dan umara di Jawa Tengah dalam konteks penyelesaian masalah juga berjalan baik. Artinya, jika ada persoalan tidak terpecahkan alias muncul kebingungan maka ulama menjadi tempat untuk bertanya.
BACA JUGA: Ini Skenario Pak Ganjar untuk Vaksinasi Lansia Selama Bulan Puasa
Menurutnya, ulama menjadi pihak yang kemudian bisa memberikan arahan dengan ilmu agamanya.
"Kalau ada persoalan di Jawa Tengah, saya biasanya kalau tidak bisa menyelesaikan apalagi terkait dengan agama pasti saya matur (bilang) kepada ulama dan kiai. Demikian juga ketika dari TNI, Polri, dan intelijen ada informasi yang ini sepertinya tokoh agama harus ngendikan (berbicara) maka saat itu kami feeding,” kata Ganjar.
BACA JUGA: Pak Ganjar Tidak Ingin Memaksa Pengelola Tempat Wisata, Ini Solusinya
Salah satu contohnya adalah adanya tema yang sama dalam khutbah Jumat di seluruh Jawa Tengah. Belum lama ini Ganjar bersama MUI Jawa Tengah serta perguruan tinggi, sekolah, dan pondok pesantren bertemu untuk berdiskusi dan merumuskan pola pendidikan yang tepat, khususnya dalam menangkal radikalisme.
"Inilah cara kita bersinergi dan kita harapkan ini terus berlanjut dalam menyelesaikan masalah yang ada di Jawa Tengah sehjngga suasana adem dan kondusif. Itu bisa membuat orang happy, senang dan bahagia tinggal di Jawa Tengah," ungkapnya.
Dia mengatakan jika masalah keagamaan dan komunikasi dalam menyampaikan pendapat berjalan baik maka urusan lain seperti ekonomi, sosial dan berpolitik juga akan terjaga.
Tidak 'ngamukan' sehingga Pak Polisi tidak setiap hari jaga. Kalau setiap hari TNI Polri jaga kok seperti akan perang. Kalau itu bisa diberikan maka semua dalam kesejukan. Kita juga menerima masukan dan kritik sehingga semua berjalan baik," lanjut Ganjar.
Sementara itu, Ketua MUI Pusat Miftachul Akhyar mengatakan pada era disrupsi seperti ini majelis ulama memiliki peran penting untuk terus memberikan solusi dan penerangan kepada masyarakat.
Musda MUI Jateng diharapkan juga mempersiapkan situasi atau tantangan ke depan.
"Bisa memberikan solusi dan dorongan yang baik bagibumat. Kiprah ulama diharapkan untuk memberikan solusi dunia. Maka kita harus kerahkan segenap kemampuan untuk menghadirkan program yang baik dan menjadi solusi yang dinantikan oleh umat Indonesia bahkan dunia," katanya.
Dia menambahkan, dalam menghadapi bonus demografi yang terjadi, majelis ulama juga bisa memberikan arahan dan mengisi kecerahan jiwa dan hati masyarakat.
"Kalau hanya kepintaran atau kecerdasan otak saja tanpa diimbangi kecerdasan jiwa dan hati bisa saja bonus demografi berubah menjadi bencana demografi," katanya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia