jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal meningkatkan simulasi haji untuk jemaah asal wilayahnya.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI bersama dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Kantor Walikota Surakarta, Senin (1/8).
BACA JUGA: 1.998 Jemaah Haji Asal Aceh Tiba di Tanah Air, 4 Meninggal Dunia di Arab Saudi
Menurut Ganjar, simulasi haji sangat penting untuk mengedukasi calon jemaah asal Jawa Tengah.
Oleh karena itu, peningkatan simulasi juga akan dibarengi dengan peningkatan fasilitas di asrama haji.
BACA JUGA: 1.500 Warga Desa di Kabupaten Langkat Deklarasikan Dukungan Kepada Ganjar
Adapun simulasi itu, kata Ganjar, di antaranya bagaimana naik pesawat, membuka kunci hotel, bahkan terkait keran panas-dingin.
Ganjar menegaskan hal itu sepertinya perlu disimulasikan karena tidak semua jemaah haji tahu caranya
BACA JUGA: Ganjar: Pembangunan Desa Wisata Demi Kembangkan Ekonomi Daerah
“Itu sepele tapi sangat penting. Rasa-rasanya perlu satu lagi dibuat asrama haji tetapi di wilayah Pantura. Sebenarnya yang paling bagus di sekitar Semarang Raya, apakah nanti di Semarang, Demak, atau Kendal," kata Ganjar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/8).
Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan ada kemungkinan kuota jemaah haji internasional akan ditambah dari sebelumnya dua juta menjadi sekitar lima juta.
Peningkatan itu tentu juga akan berpengaruh pada kuota jemaah haji dari Jawa Tengah.
Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang kuota jemaah haji terbanyak dari Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya satu asrama haji lagi di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Pantura.
“Kami ingin ada satu asrama haji lagi di wilayah Pantura, nanti bandaranya melalui Bandara Internasional Ahmad Yani. Sudah ada beberapa usulan lokasi tapi masih perlu tindak lanjut lagi, jadi kami ingin pemerintah provinsi ikut membantu penyiapan lahan,” katanya.
Selain asrama haji, Marwan juga menyoroti program Baznas di Jawa Tengah yang ikut membantu dalam pengentasan kemiskinan. Tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan, agar masyarakat memiliki keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Kami melihat ada progres bagus di Jateng, tadi ada Baznas dan juga undang-undang pesantren. Kalau untuk validasi DTKS persoalannya hampir sama dengan daerah lain,” bebernya.
Komisi VIII DPR RI menambahkan dalam pertemuan itu Gubernur Ganjar mengusulkan satu program, yaitu program silang antara kementerian dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Hal itu agar ada koordinasi apa yang dikerjakan oleh gubernur dan bupati/wali kota itu bisa dipadukan dengan kementerian.
“Ini akan kami bawa untuk mendesak pemerintah pusat atau kementerian, supaya melakukan program silang,” kata Marwan.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul