jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi pernyataan Calon Presiden RI Ganjar Pranowo yang memberikan skor 5 dari skala 1 sampai 10 terkait penegakan hukum di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ganjar merasa ada intervensi dalam penegakan hukum, khususnya dalam putusan MK tersebut.
Puan meyakini bahwa Ganjar Pranowo memiliki data hingga bisa memberikan penilaian skor penegakan hukum Pemerintahan Presiden Jokowi. “Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan,” kata Puan dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
BACA JUGA: Gibran bin Jokowi Dibesarkan oleh Media
Puan mengatakan yang bisa disampaikan adalah sebuah harapan agar seluruh penegakan hukum yang ada di Indonesia harus berjalan dengan baik, sesuai koridor, tanpa membeda-bedakan atau ada tebang pilih.
“Jadi, memang ke depannya saya berharap bahwa siapa pun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat, bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridornya tanpa ada tebang pilih,” jelas Puan yang juga ketua DPR RI itu.
BACA JUGA: Ganjar Beri Catatan Penting Penegakan Hukum di Indonesia, Ada soal MK
Adapun kehadiran Puan Maharani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sebagai Ketua DPR RI untuk mengajak ketua dan perwakilan parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) bertemu Presiden Joko Widodo, dalam rangkaian MIKTA Speakers Consultation Ke-9.
Puan dalam keterangan sebelumnya menyebut pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan Presiden sebagai bagian dari komitmen parlemen untuk siap berkontribusi aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA JUGA: Jaksa Agung Tumpuan Harapan Penegakan Hukum di Tahun Politik
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi