jpnn.com, MAGELANG - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala daerah di provinsi Jawa Tengah segera membelanjakan APBD.
Tujuannya, untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar bisa meningkatkan ekonomi masing-masing.
BACA JUGA: Ganjar Mengingatkan Ponpes Jangan Sampai jadi Klaster Covid-19
Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas dengan Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito dan sejumlah jajarannya di Kantor Balai Kota Magelang, Kamis (16/7/).
"Rata-rata semua daerah mengalami penurunan pendapatan. Maka kemarin saat rapat dengan Presiden, saya diperintahkan agar memberikan stimulus ekonomi dengan cara mengoptimalkan APBD. Hari ini, perintah itu saya teruskan ke bupati/wali kota di daerah," kata Ganjar.
Presiden Jokowi, lanjut Ganjar, meminta seluruh kepala daerah segera mengoptimalkan APBD.
Menindaklanjuti perintah itu, Ganjar langsung gerak cepat meneruskannya pada masing-masing kepala daerah di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Geregetan Solo Disebut Zona Hitam Covid-19, Ganjar: Jarene Sopo?
"Ini waktunya kita belanjakan APBD. Kesempatannya hanya ada pada bulan Juli, Agustus hingga September. Maka saya minta semua cepat," tegasnya.
Ganjar mengatakan kalau itu dilakukan, maka ekonomi di kuartal ketiga akan menanjak. Sehingga, akhir tahun ekonomi di Jawa Tengah akan positif.
"Tetapi belanjanya saya minta ke UKM yang paling lokal, biar masyarakat kecil bisa jalan. Jadi yang kecil-kecil kita berikan stimulus, sementara perusahaan besar yang ekspor kita berikan insentif dan karpet merah, agar ekspor impor kita bagus dan devisa bisa masuk," terangnya.
Selain itu, Ganjar juga tengah menggodok peraturan terkait belanja proyek-proyek dari APBD. Dia mengusulkan agar sejumlah proyek dilakukan dengan cara padat karya.
"Saatnya sekarang, gotong royong digiatkan. Dengan padat karya, maka masyarakat juga bisa ikut merasakan," ucapnya.
Ganjar menyebutkan, pendapatan Jawa Tengah memang sangat terdampak. Dari laporan yang diterima, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng turun sekitar 12,5 persen.
"Pendapatan Jateng turun sekitar 12,5 persen. Soalnya PAD Jateng kan terbesar dari pajak kendaraan bermotor. Karena tidak ada yang beli kendaraan, jadi pendapatan kita menurun," pungkasnya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia