jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan pemerintah daerah waspada dalam perencanaan keuangan dan pembangunan dengan matang dan efisien.
Selain itu, pengelolaan anggaran di masa kedaruratan juga harus dilakukan dengan pruden dan transparan.
“Memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Kalau tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel maka akan jadi persoalan," ucap Ganjar menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/3).
Ganjar juga menekankan soal sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan dan keuangan sehingga bisa berjalan efektif sesuai rencana.
BACA JUGA: 235 Napi di LP Nusakambangan Positif Covid-19, Pak Ganjar Langsung Beri Perintah Khusus
Dia mengingatkan jajarannya untuk terbuka dalam menyusun anggaran daerah. Selain itu, Ganjar meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan tugas dengan transparan.
“Nanti bagaimana cara menyusun, review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik," sambung Ganjar.
BACA JUGA: Dapat Pesan WhatsApp dari Pendukung, Ganjar: Bro Sori, Lansia Dulu, Ya
Sementara itu, Kepala BPKP RI, M Yusuf Ateh mengatakan kehadiran pihaknya dalam kesempatan itu untuk menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Khususnya dalam proyek prioritas nasional.
“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana sehingga manfaat yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Ateh, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah.
Hal itu sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program atau kegiatan dan sub-kegiatannya. Pelaksanaan pengawasan ini nantinya tentu akan melibatkan APIP daerah.
“APIP di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” ujarnya. (flo/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Natalia