jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengingatkan kepala daerah agar bersama-sama memperbaiki sistem pencegahan korupsi.
Hal itu untuk menyikapi operasi tangkap tangan (OTT), yang belakangan digencarkan oleh KPK.
BACA JUGA: Jersei Tour de Borobudur 2022 Didesain Anak Difabel, Begini Harapan Ganjar Pranowo
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi.
Rapat ini diikuti seluruh kepala daerah tingkat bupati dan wali kota se-Jateng.
BACA JUGA: CEO Danone Indonesia Raih Penghargaan Sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Online
"Bagaimana kejadian akhir-akhir ini dengan sejumlah OTT dan itu bisa terjadi di mana pun. Maka hari ini saya senang bupati, wali kota, pemprov, DPRD semua ikut untuk bisa memperbaiki sistem ini untuk mencegah korupsi," kata Ganjar, Jumat (30/9).
Pria 53 tahun ini mencontohkan, pemotongan uang bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) yang terjadi di Blora beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: 9 Perusahaan Korea dan 25 dari Indonesia Dipertemukan Lewat Trade Mission 2022
Agar hal itu tak terulang, Ganjar menegaskan perilaku tersebut bertentangan dengan semangat antikorupsi di Jawa Tengah.
Menurut Ganjar, semangat antikorupsi, kolusi dan nepotisme jangan hanya diucapkan di mulut saja, tetapi benar-benar harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
"Dan itu semua tidak cukup di lip service, buktinya dibilangin ngeyel dan terjadi OTT di mana-mana. Dalam konteks ini, pertemuan ini menjadi penting agar kawan-kawan DPRD dengan eksekutif kabupaten kota bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun sistem untuk mencegah korupsi," ucap Ganjar.
Terkait rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Ganjar berpesan sejak dini untuk tidak dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab menjadi proyek bancakan.
Sebab Ganjar menilai, bantuan-bantuan untuk masyarakat tersebut rawan terjadi tindak penyelewengan, sehingga perlu dikontrol dan dilaksanakan dengan hati-hati.
"Jangan sampai proyek-proyek ini malah menjadi bancakan. Saya sampaikan indikasinya umpama kalau ada aspirasi masyarakat hati hati dan tolong dikontrol. Jangan sampai kita ada yang terlibat legislatif maupun eksekutif," tegas Ganjar.
Dengan demikian, adanya rapat koordinasi bersama KPK ini diharapkan jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih berhati-hati dan menghindari tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Saya tidak pernah bosan mengingatkan semua yang diamanatkan masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi," ungkap Ganjar.(chi/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada