jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan siap membuka jalan diskusi untuk menghadapi gelombang aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law yang belakangan ini terjadi di sejumlah daerah termasuk di Jawa Tengah.
Hari ini sejumlah massa mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan untuk menyampaikan aspirasi mereka menolak Omnibus Law.
BACA JUGA: Ridwan Kamil-Ganjar Pranowo Bertemu di Bandung, Bahas Apa?
Saat bersamaan Ganjar tengah memimpin gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Jawa Tengah di Kota Lama Semarang sehingga tak bisa bertemu dengan para pengunjuk rasa.
Meski demikian, Ganjar menegaskan pemprov terbuka menerima masukan serta kritikan masyarakat dan siap menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Bawa Istri Tonton Aksi Whitesnake di JogjaROCKarta 2020
"Saya menerima semua masukan lewat berbagai kanal. Demo boleh, tetapi sebenarnya ini bisa dirembuk dan dibicarakan dengan baik dengan cara duduk bersama," kata Ganjar saat ditemui usai memimpin Musrenbangwil Kedungsepur di Kota Lama Semarang.
Omnibus Law memang menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi Ganjar tidak mau hanya berpangku tangan.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dia berinisiatif membuka saluran masukan dari masyarakat untuk nantinya bisa disampaikan ke pemerintah pusat.
'Memang ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, tapi mereka kan demonya ke saya. Makanya saya usul, lebih baik kita duduk bersama. Nanti konsep, draft atau tulisan terkait masing-masing bisa disampaikan ke saya dan akan saya lanjutkan ke pusat, apakah ke Presiden, Kementerian Tenaga Kerja atau lainnya," ujarnya.
Ganjar juga mempersilakan jika ada perbedaan pendapat di Jateng soal Omnibus Law.
Namun, ketidaksetujuan itu harus disampaikan dengan opini yang baik dan sesuai dengan argumentasi yang mendukung.
"Semua harus berawal dari membedah pasal-pasal Omnibus Law agar clear, mana yang ditolak, mana yang harus diperbaiki dan lainnya. Sebenarnya saya hanya butuh daftar isian masalahnya seperti apa," tegasnya.
Ganjar saat ini sudah menghubungi beberapa kelompok, baik buruh, pengusaha dan lainnya untuk berembuk membedah Omnibus Law. Tujuannya yakni agar jelas, masalah apa yang ada dan bagaimana solusinya.
Masing-masing stakeholders perekonomian Jateng juga telah ia minta membedah Omnibus Law. Dia minta untuk ditulis secara komprehensif pasal mana yang keberatan dan perbaikannya bagaimana.
Setelah siap, Ganjar akan mengumpulkan semuanya untuk membahas bersama-sama. Hasilnya akan menjadi draft usulan Jateng kepada presiden.
"Kan nanti jelas, apa posisi draft Omnibus Law itu, apa posisi pengusaha dan apa posisi buruh. Mari kita bicarakan, agar kita punya inisiatif dari Jawa Tengah untuk disampaikan ke pusat. Nanti saya bantu sampaikan, saya kan wakil pemerintah pusat," pungkasnya. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia